Pati, Clakclik.com—Bupati Pati, Haryanto dalam apel siaga bencana yang di gelar di alun-alun Kecamatan Juwana, Rabu (27/11/2019) kemarin menyampaikan bahwa semua pihak baik pemerintah maupun warga Kabupaten Pati perlu siaga bencana terutama bencana banjir memasuki musim penghujan saat ini.
Bupati mengatakan bahwa salah satu persoalan yang bisa membuat banjir adalah tentang praktik membuang sampah di selokan dan sungai oleh masyarakat.
“Aliran sungai jadi tersumbat. Rata-rata, bencana banjir di Kabupaten Pati berawal dari menumpuknya sampah di sungai," katanya.
Lebih lanjut, bupati juga mengevaluasi soal bencana kebakaran yang terjadi di Pati. Menurut bupati, peristiwa kebakaran rata-rata juga dikarenakan keteledoran warganya.
Ia menyebut, bentuk faktor keteledoran yang mengakibatkan kebakaran di antaranya ialah kelalaian dalam penggunaan kompor gas dan korsleting listrik akibat penataan instalasi yang kurang baik.
Baca juga: https://www.clakclik.com/73-cerita/671-sungai-penuh-sampah-warga-juwana-protes-di-medsos
Selamet Riyanto, aktivis sosial dari Sukolilo, Pati merespon pernyataan bupati tersebut. Menurut Selamet, pemerintah dengan berbagai kewenangan yang diberikan oleh rakyat baik berupa kewenangan membuat kebijakan maupun kewenangan mengelola anggaran, berkuwajiban memberikan rasa aman terhadap warganya.
“Jadi, dalam hal kesiapan bencana, bupati harusnya tidak hanya menyalahkan warga. Yang harus dipersoalkan justru, pemerintah berbuat apa dalam usaha penanggulangan bencana,” Kata Selamet
Menurut Selamet, pemerintah Kabupaten Pati selama ini tidak serius dalam mitigasi bencana dan penegakan-penegakan aturan. Selamet mencontohkan misalnya soal penanggulangan bencana kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Pati, hanya mengalokasikan bantuan air 100 tangki. Padahal dengan luasan dan lama bencana kekeringan, bantuan air untuk wilayah Kabupaten Pati kebutuhannya ribuan tangki.
Hal yang sama juga terkait dengan kebakaran. Selamet menyatakan bahwa hampir di semua kejadian kebakaran, mobil pemadam selalu datang terlambat.
“Hal ini bukan soal kesalahan pengelola mobil pemadam, namun memang ketersediaan mobil pemadam kurang. Wilayah Kabupaten Pati sangat luas. Harusnya ada kebijakan penambahan pengadaan mobil pemadam. Namun, Pemda Pati tidak mengambil kebijakan itu. Uang APBD malah digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya membangun tugu-tugu yang besar dan renovasi alun-alun,” Tegas Selamet.
Terkait dengan persoalan sampah, Supriyono, Aktivis Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan) berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tegas menegakkan Perda soal Pengelolaan Sampah yang sudah dibuat sejak tahun 2010.
Baca juga: https://www.clakclik.com/72-peristiwa/718-sungai-juwana-surga-pembuangan-sampah-dan-limbah
Supriyono mengaku bahwa ia bersama Jampisawan sudah sering menyoal praktik pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di Sungai Juwana. Namun, respon pemerintah tidak ada.
“Pemerintah harusnya menindak pelaku yang melanggar aturan. Membuang sampah di sungai itu pelanggaran dan dalam Perda ada sanksinya. Namun Perda dibuat tanpa ada penegakan. Ya sama saja bohong. Pemerintah harusnya tidak hanya menghimbau. Tapi punya kewenangan menindak,” Kata Supriyono. (c-hu)