In The Spotlight
Artikel Terkini
Oleh: Husaini; Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Pati, Jawa Tengah
Sudah sangat banyak kritik terhadap partai politik (Parpol) tentang mandulnya kaderisasi dan problem perekrutan kepemimpinan, namun hingga kini parpol seakan tak bergeming.
Oleh: Husaini; Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Di kampungku, kami hanya bisa menggerutu jika tanpa babibu tiba-tiba listrik padam. Begitu juga saat gas melon tiba-tiba hilang dari peredaran. Karena ia sudah menjadi kebutuhan pokok, harga berapapun tidak jadi soal, yang penting ibu-ibu bisa masak. Toh selama ini kami juga buta berapa sebenarnya HET (Harga Eceran Tertinggi)-nya gas melon.
Tingkat daya saing sumber daya manusia atau SDM Indonesia menduduki peringkat ke-46 dari 67 negara pada 2024 versi hasil riset International Institute for Management Development atau IMD, sekolah bisnis asal Swiss. Peringkat Indonesia itu hanya naik satu poin dibanding tahun lalu. Alokasi investasi dan pengembangan pendidikan di Indonesia yang cenderung stagnan diduga menjadi penyebab.
Oleh: Husaini; Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Pati, Jawa Tengah
Selama 1998-2024 kita terkesan menjalankan demokrasi sebatas prosedural saja. Kita telah mengalami defisit demokrasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya distorsi atau penyimpangan di tataran pelaksanaan.
Oleh: Husaini; Sekretaris Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Pati, Jateng.
Selama kurun waktu 1999-2024 partai politik sebagai pilar demokrasi belum (jika tidak mau dikatakan tidak) melakukan perbaikan secara signifikan.
Kematian seorang mahasiswi semester lima Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi, menguak adanya perundungan di lingkungan pendidikan itu. Sistem yang ada membuat mahasiswa program itu rentan depresi dan mengalami perundungan.
Clakclik.com, 9 September 2024--Sudah sejak dulu kala madu dikenal memiliki banyak fungsi untuk kesehatan manusia. Sari pati tumbuhan yang diolah oleh serangga bernama lebah ini sungguh sangat luar biasa. Berikut diantaranya:
selamat mencoba (c-hu)
Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa. Tidak hanya aman dan nyaman secara fisik, tetapi juga secara psikis dan sosial.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya publik menuntut KPU lebih profesional.
Editorial | Clakclik.com | 6 Juli 2024
Hasyim dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh DKPP karena perkara asusila. Perkara dugaan asusila diadukan Cindra Aditi Tejakinkin alias CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Den Haag, Belanda. Dalam pokok aduan perkara, Hasyim diduga mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada CAT. DKPP menyatakan Hasyim melanggar kode etik dan tak menjaga asas profesionalitas dengan memaksa korban untuk berhubungan badan pada 3 Oktober 2023 di sebuah hotel di Amsterdam, Belanda. Hasyim memberikan perlakuan istimewa kepada CAT.
Selanjutnya enam anggota KPU yang tersisa menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU. Afifuddin menegaskan, dirinya akan menguatkan konsolidasi internal, terutama untuk menindaklanjuti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilu Legislatif 2024. KPU bakal fokus menghadapi tahapan Pilkada 2024 dan memastikan tidak ada tahapan yang terganggu.
Semua tahapan pilkada diharapkan berjalan sesuai rencana. KPU tidak akan berubah, komunikasi berjalan seperti biasa. Susunan divisi KPU akan berjalan seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan berarti.
Statement Afifuddin mengenai posisi KPU yang tidak akan berubah di satu sisi menyiratkan keyakinan bahwa penyelenggara pemilu itu masih akan bisa bekerja optimal. Namun, di sisi lain, ”tetap berjalan seperti biasa” juga memunculkan kekhawatiran karena KPU pascapemberhentian Hasyim seharusnya bisa bergerak cepat, berubah, dan merebut kepercayaan publik kembali, yang selama ini sempat lenyap. Hasyim tak hanya sekali berhadapan dengan DKPP.
Sejumlah kasus yang membelit Hasyim membuat integritas KPU dipertanyakan masyarakat. KPU dinilai tak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan juga pilkada serentak 2024. Khalayak curiga, persoalan etik yang menimpa Ketua KPU selama ini dijadikan alat untuk menyandera KPU agar bersikap tidak profesional dan tidak independen dalam proses pemilu. Kasus itu dijadikan alat mengatur KPU untuk mengikuti kemauan pihak tertentu yang berkepentingan pada pemilu.
Warga boleh saja berharap KPU bisa profesional, netral, dan bekerja sesuai ketentuan. Juga keputusan DKPP terhadap Hasyim melegakan publik. Namun, mengharapkan KPU dengan kondisinya kini dapat berjalan dengan ”kepala tegak”, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, juga seperti pepatah ”menegakkan benang basah”. Tak mudah, sungguh berat.
Mei lalu, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim, bersama enam anggota KPU lainnya, karena terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilu. Kasus ini terkait kebocoran data pemilih.
Temuan kunci dari penelitian di 47 negara, termasuk Indonesia, menunjukkan hanya 22 persen responden mengidentifikasi situs berita sebagai sumber utama berita daring. Kelompok warga berusia lebih muda makin jauh dari media massa.
Ada harga mahal yang harus dibayar pejuang lingkungan karena rendahnya perlindungan dari negara.
Bagi pejuang lingkungan, penyelamatan lingkungan dan ruang hidup masyarakat adalah tujuan utama advokasi mereka. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, ada harga mahal yang harus dibayar oleh pejuang lingkungan karena rendahnya perlindungan dari negara.
Puluhan juta orang di sebagian wilayah Asia Tenggara dan Selatan menghadapi suhu yang sangat panas. Cuaca panas ini memaksa sekolah-sekolah tutup, membatasi aktivitas warga di luar ruangan, dan mengancam kesehatan masyarakat, bahkan menimbulkan korban jiwa.