In The Spotlight
Clakclik.com, 8 Maret 2025 — Kebiasaan menggunakan telepon seluler sebelum tidur bisa menurunkan kualitas tidur. Menjauhkan gawai dari tempat tidur sangat disarankan untuk mendapatkan tidur berkualitas.
More News
Clakclik.com, 2 Maret 2025--Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkap ada lima perusahaan yang terbukti telah menjual pupuk palsu di pasaran. Ia menyebut, peredaran pupuk palsu tersebut telah merugikan para petani dan produsen pupuk hingga Rp3,2 triliun.
Clakclik.com, 27 Februari 2025 — Pemerintah akan mulai menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN pada April 2025. Dengan data ini, pembagian bantuan sosial atau bansos diharapkan tepat sasaran.
1. Ciptakan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis serta Batalkan Pemangkasan Anggaran Pendidikan Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara.
2. Cabut PSN Bermasalah: Wujudkan Reforma Agraria Sejati Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat.
3. Tolak Revisi UU Minerba Revisi UU
4. Hapuskan Multifungsi ABRI
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
6. Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen
9. Desak Prabowo Keluarkan Perppu Perampasan Aset
10. Tolak Revisi UU TNI, POLRI, dan Kejaksaan
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
12. Tolak Revisi Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Revisi
13. Reformasi Polri
Clakclik.com, 8 Maret 2025 — Kebiasaan menggunakan telepon seluler sebelum tidur bisa menurunkan kualitas tidur. Menjauhkan gawai dari tempat tidur sangat disarankan untuk mendapatkan tidur berkualitas.
Clakclik.com, 4 Maret 2025 — Pemerintah tahun ini akan membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan menjadi penyalur bahan baku MBG di setiap desa. Pembentukan sejumlah koperasi itu bakal dibiayai dengan anggaran dana desa.
Clakclik.com, 28 Februari 2025 — Komisi II DPR mengkritik keras kesalahan administratif oleh jajaran penyelenggara pemilu di daerah, baik Komisi Pemilihan Umum ataupun Badan Pengawas Pemilu, yang berujung pada pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah atau pilkada. Akibat kesalahan yang seharusnya bisa dicegah itu, negara harus mengeluarkan anggaran hampir Rp 1 triliun.