Clakclik.com, 26 Mei 2025--Pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) kepada buruh dan guru honorer sebagai salah satu stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat pada triwulan II tahun 2025. Ketepatan sasaran penerima menjadi tantangan distribusi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sabtu (24/5/2025), mengatakan, pemerintah telah merumuskan enam paket insentif ekonomi untuk triwulan II-2025. Keenam paket stimulus itu berbasis konsumsi domestik dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, dan bantuan sosial.
Dua dari paket stimulus berkaitan dengan ketenagakerjaan, yakni bantuan subsidi upah (BSU) dan perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi pekerja di sektor padat karya. Untuk BSU, Airlangga mengatakan, stimulus ini diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta atau upah minimum provinsi (UMP), serta guru honorer.
Keenam stimulus tersebut, menurut dia, sedang difinalisasi dan direncanakan akan diluncurkan pada 5 Juni 2025. Harapannya, semua stimulus mampu mendongkrak konsumsi masyarakat.
Menyikapi program BSU yang kembali digulirkan pemerintah, Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Irham Ali Saifuddin berpendapat, keberadaan BSU positif unfuk membantu pekerja di tengah situasi perekonomian yang melemah. Selama pandemi Covid-19, di antara berbagai kebijakan stimulus pemerintah, BSU termasuk yang bisa memperkuat resiliensi pekerja.
Sarbumusi mendorong pemerintah agar BSU yang digulirkan pada tahun 2025 disalurkan secara tepat dan benar-benar untuk pekerja rentan, termasuk pekerja informal. Ia mencontohkan, guru mengaji dan madrasah atau di sekolah keagamaan lainnya masih banyak yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.
Pantauan Sarbumusi selama pandemi Covid-19, kelompok ini dilupakan. Padahal, guru keagamaan dan pekerja informal juga berkontribusi besar pada perekonomian. Mereka juga tersebar hingga ke perdesaan dan pedalaman. ”Jadi, jangan hanya guru honorer saja (yang diberi bantuan),” katanya.
Menurut Irham, persoalan pelaksanaan program bantuan sosial apa pun adalah kelemahan pada sistem satu data nasional. Dengan demikian, program seperti BSU pun rawan tidak tepat sasaran.
Ia menilai, di tengah pelemahan ekonomi seperti sekarang, pengalokasian jaminan sosial gratis bagi 20 persen penduduk bekerja dari kelompok penghasilan paling rendah akan lebih efektif dan bermanfaat. Dari sisi likuiditas, keuangan BPJS Ketenagakerjaan juga akan lebih sehat.
Baca juga: https://www.clakclik.com/identitas/33-instansi/2197-sarbumusi-pati-menunggu-norma-100-mampir-ke-pati
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini berpendapat, kesejahteraan guru tampaknya menjadi salah program unggulan pemerintah. Namun, langkah pemerintah tidak cukup hanya dengan memberikan BSU.
”Perlu ada gebrakan kebijakan lain yang menjamin tugas kewajibannya (guru) sesuai dengan kompensasi yang diterima,” ujarnya.
Mengenai mekanisme penyaluran, Eisha menyarankan agar pemerintah perlu membuat persyaratan khusus yang membuat distribusi BSU lebih tepat sasaran. Pemerintah juga bisa memfasilitasi agar lebih banyak guru honorer mendaftar sebagai peserta. (c-hu)