Pati, Clakclik.com—Hampir setiap ada postingan di media sosial (medsos) soal Program Keluarga Harapan (PKH) di grup-grup medsos warga Pati, selalu muncul ratusan bahkan ribuan komentar bahwa program tersebut bermasalah. Rata-rata warganet mengeluh soal salah sasaran.
Salah sasaran yang dimaksud warganet adalah bahwa PKH justru dinikmati oleh warga yang dinilai tidak miskin oleh warganet. Mereka biasanya membandingkan kondisi ekonomi antara warga yang menerima dengan warga lain yang dianggap lebih berhak.
Temuan ini merupakan hasil riset Clakclik.com selama 5 Oktober hingga 13 Nopember 2019 di dua grup facebook warga Pati, yakni Grup Warga Pati Kidul (WPK) dan Grup Komunitas Anak Asli Pati (KAAP). Dua grup ini dipilih sebagai sasaran riset dikarenakan memiliki ribuan anggota. KAAP memiliki anggota 704 ribu dan WPK beranggotakan 251 ribu.
Beberapa postingan warganet soal PKH di Grup Facebook KAAP dan WPK / Litbang Clakclik.com
Baca juga: https://www.clakclik.com/72-peristiwa/676-program-pkh-dan-bpnt-jadi-pergunjingan-warganet-pati
Baca juga : https://www.clakclik.com/72-peristiwa/546-atasi-salah-sasaran-kementerian-sosial-luncurkan-e-pkh
Selain riset melalui medsos, Clakclik.com juga melakukan observasi lapangan di wilayah Kecamatan Sukolilo. Setidaknya, ditemukan minimal 12 kasus dimana warga miskin yang menyebar di desa-desa di Sukolilo tidak pernah tersentuh program-program sosial pemerintah termasuk PKH.
Masalah Informasi
Beberapa petugas PKH dalam inisiatif personal sering dengan percaya diri melakukan konfirmasi atas keluhan warga tersebut. Ada yang berani terbuka dan ada yang dengan secara individu melalui pesan singkat.
Yang umum disampaikan adalah terkait jika dilapangan ada salah sasaran penerima PKH, hal itu bukan tanggung jawab pendamping PKH. Pendamping PKH tidak terkait dengan persoalan data penerima.
Baca juga: https://www.clakclik.com/73-cerita/715-derita-sulipah-nenek-buta-hidup-sebatang-kara-di-gubug-reot
Secara kelembagaan, pengelola program PKH ditingkat kecamatan maupun kabupaten belum pernah melakukan klarifikasi secara terbuka masalah-masalah yang mengemuka di masyarakat tersebut. Padahal, secara structural PKH memiliki devisi informasi, komunikasi dan publikasi di level kecamatan maupun kabupaten.
Aparat Desa Jadi Limpahan Kesalahan
Banyak pernyataan warganet yang kemudian menyalahkan aparat desa dengan alasan tidak mungkin ada data yang bisa diakses keluar kalau tidak melalui pemerintah desa. Oleh karena itu, jika persoalan yang terjadi di PKH dikarenakan kesalahan data, maka yang dituduh bersalah adalah aparat desa.
Seorang lansian di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Pati. Hidup seorang diri. Menurut warga ia lebih layak mendapatkan PKH dibanding warga yang saat ini mendapatkannya. Namun ia terlewatkan / Clakclik.com
Sementara itu, menurut aparat desa, persoalan PKH tidak terkait langsung dengan pemerintah desa. PKH memiliki tim khusus yang tidak melibatkan aparat desa.
Warga Butuh Kejelasan
Selamet Riyanto, pegiat sosial di Kecamatan Sukolilo mengaku bingung terkait dengan penjelasan para pihak tentang masalah PKH. Apa yang dirasakan Selamet juga dirasakan oleh banyak warganet yang berkomentar soal masalah PKH di desa mereka.
“Kami itu hanya butuh kejelasan, misalnya soal kenapa yang kaya dapat PKH, yang miskin malah tidak dapat. Padahal katanya PKH itu kan untuk orang miskin. Tujuannya agar kami bisa membantu pemerintah menjelaskan kepada masyarakat. Kan jumlah petugas PKH dilapangan terbatas. Tidak bisa menjangkau semua orang. Nah, kami ingin membantu. Tapi hingga kini tidak ada penjelasan yang clear soal itu,” terang Selamet. (Litbang Clakclik.com)