Clakclik.com, 13 Januari 2023--Angka kecelakaan kerja, termasuk penyakit akibat kerja, relatif masih mengalami tren peningkatan sepanjang 2020 - 2022. Pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 perlu menjadi prioritas pekerja ataupun perusahaan. Pemerintah pun diharapkan bisa mengoptimalkan pengawasan K3.
Dalam sambutan apel peringatan bulan K3 nasional yang berlangsung secara hibrida, Kamis (12/1/2023), di Jakarta, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sesuai laporan tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 terdapat 221.740 kasus angka kecelakaan kerja. Berikutnya, pada 2021 terdapat 234.370 kasus. Adapun sepanjang Januari — November 2022 tercatat 265.334 kasus.
“Data tersebut bisa menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus semakin menjadi perhatian dan menjadi prioritas dunia kerja. Kami mendorong seluruh pengurus perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 secara konsisten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ida. Norma K3 perlu menjadi budaya yang melekat pada setiap individu di tempat kerja.
Menurut dia, berbagai upaya perbaikan kebijakan coba dilakukan Kemnaker. Misalnya, berkaitan dengan pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan/penyakit akibat kerja dan persyaratan K3 pada pekerjaan di ruang terbatas. Kemnaker juga berusaha meningkatkan kapasitas kompetensi pengawas ketenagakerjaan dan penguji K3.
Dari sisi kesehatan kerja, tuberkulosis atau TBC telah turut menjangkit usia produktif. Padahal, Ida menyatakan pemerintah menginginkan produktivitas nasional naik. Oleh karena itu, dia berharap kesadaran pekerja perlu ditingkatkan. Perusahaan juga dilarang menutupi kasus K3, termasuk adanya TBC.
Data kecelakaan kerja yang disampaikan Kemnaker hasil mengolah data BPJS Ketenagakerjaan perlu ditelaah latar belakang pekerja dan sektor industri di mana dia bekerja. Temuan itu seharusnya bisa dipakai pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan norma K3 secara menyeluruh.