20
Mon, May

Warga Pati Pertanyakan Soal Tempat Karantina Korona Hotel Kencana

Ilustrasi / Clakclik.com

Cerita
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pati, Clakclik.com—Sejumlah warga Pati baik di media sosial maupun dalam diskusi keseharian banyak yang mempertanyakan soal keberadaan Hotel Kencana sebagai tempat karantina korona yang disewa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Baca juga: file:///E:/CLAKCLIK/bauk/Hotel%20Kencana%20Jadi%20Tempat%20Karantina%20Baru%20Pasien%20Covid-19%20Pati%20-%20Suaramerdeka.html

Baca juga: https://www.clakclik.com/72-peristiwa/1326-pasien-covid-19-di-pati-terus-bertambah-bupati-haryanto-tempat-karantina-di-hotel-kencana-sudah-penuh

Beberapa pertanyaan yang mengemuka diantaranya adalah berapa kamar sesungguhnya yang disewa oleh Pemkab, berapa orang yang sudah dikarantina di Hotel Kencana selama ini dan sampai kapan Hotel Kencana dikontrak Pemkab untuk tempat karantina korona.

Pertanyaan ini dilontarkan warga dengan alasan terkait keterbukaan informasi penggunaan dana korona di Kabupaten Pati.

Penelusuran Clakclik.com terkait penggunaan Hotel Kencana sebagai tempat karantina korona dari sejumlah sumber minimal ada dua hal. Pertama, dalam pemberitaan suaramerdeka.com (26/6/2020), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pati Martinus Budi Prasetya mengatakan bahwa Tim Gugus Tugas bekerjasama dengan Hotel Kencana untuk waktu 10 Juni hingga 20 Agustus 2020 dengan 94 kamar.

Kedua, tempat karantina Hotel Kencana pernah dinyatakan penuh oleh Bupati Pati Haryanto sekaligus ketua gugus tugas korona pada saat terjadi temuan kasus santri di salah satu pondok pesantren di Margoyoso sehingga santri yang dinyatakan positif korona harus di karantina di pesantren. Padahal di waktu yang sama, publikasi pada website covid19.patikab.go.id hanya tertulis 22 orang yang sedang menjalani karantina di tempat karantina pemerintah atau Hotel Kencana itu.

“Keterbukaan informasi terkait penggunaan dana korona penting dilakukan Pemkab Pati. Hal ini akan menambah kepercayaan masyarakat dan tidak menuduh Pemkab aneh-aneh soal penanganan korona. Selama ini banyak beredar kabar miring di Pati soal penanganan korona. Bisa jadi disebabkan karena kurangnya transparansi,” kata Bambang Riyanto, pengacara dan aktivis Pati. (c-hu)