Clakclik.com, 17 Mei 2020—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat mau menanyakan penyaluran bantuan sosial kepada Ketua RT, Ketua RW, atau kepala desa.
Hal ini, menurut Jokowi, penting untuk mengetahui kejelasan penyaluran bantuan sosial Bantuan Sosial Tunai ( BST) dan Bantuan Langsung Tunai ( BLT) bagi mereka.
"Masyarakat saya harap juga menanyakan ke RT, RW maupun kepala desanya," ujar Jokowi dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip dari akun YouTube Biro Kepresidenan, Sabtu (16/5/2020).
Presiden Jokowi mengaku sudah memerintahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sosial dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mempercepat penyaluran BLT Desa dan BST Desa.
"Saya sudah meminta agar disederhanakan dengan memotong prosedurnya. Sehingga masyarakat bisa segera menerima baik BLT maupun BST," kata dia.
Jokowi juga mengakui masyarakat banyak yang mengeluhkan belum mendapatkan dua jenis bantuan sosial tersebut. Menurut Jokowi, alokasi dana untuk BLT Desa dan BST masing-masing sebesar Rp 600.000,- untuk setiap penerima.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan hingga saat ini belum semua alokasi BST dan BLT. disalurkan kepada masyarakat.
"Perlu saya sampaikan bahwa sampai saat ini BLT Desa baru 15 persen tersalur ke masyarakat. Artinya ada 85 persen yang masih belum diterima oleh masyarakat," ujar Jokowi dalam keterangan resminya sebagaimana dikutip dari akun YouTube Biro Kepresidenan, Sabtu (16/5/2020)
Sementara itu, untuk merespon jika ada warga miskin yang terlewat tidak mendapatkan bantuan, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati menyiapkan hotline khusus untuk pengaduan. Dinsos menyediakan nomor pengaduan (hotline) yang bisa diakses masyarakat umum. Jika masyarakat menemukan ada warga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial, mereka dipersilakan menghubungi nomor 081227044440 dan 081227044441.
“Bisa melalui WhatsApp, SMS, maupun telepon. Namun, laporan melalui pesan WhatsApp lebih kami sarankan. Dua nomor pengaduan itu baru aktif dua hari ini. Satu dipegang oleh supervisor, yakni saya sendiri, dan yang satu lagi oleh operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, red),” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Tri Haryumi.
Tri mengatakan, laporan bisa disampaikan kapan pun, tanpa memperhatikan jam kerja. Setelah mendapat laporan, langkah pertama yang akan pihaknya lakukan ialah mengontak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
“Misal ada yang melapor, ada fakir miskin belum dapat bantuan, akan kami kunjungi dulu, betul atau tidak. Kalau memang belum dapat bantuan, dan kenyataannya memang fakir miskin, kita lihat dulu KK dan KTP-nya. Kalau belum terdaftar KTP elektronik, silakan ke desa, minta KTP-el,” terangnya. (c-hu)