"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja, dan lainnya," perintah Presiden Joko Widodo.
Clakclik.com, 14 April 2020—Presiden Joko Widodo geram karena masih banyak daerah mengabaikan perintah realokasi dan re-focussing anggaran.
Tercatat, 103 daerah belum menganggarkan jaring pengaman sosial menghadapi Covid-19, 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi, serta 34 daerah belum menyampaikan data anggaran penanganan Covid-19.
"Saya minta menteri dalam negeri, saya minta menteri keuangan menegur mereka," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2020).
Presiden heran masih banyak daerah santai merespons pandemi Covid-19. Ia memerintahkan Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk segera merealokasi dan re-focussing APBD.
"Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19," tegas dia.
Presiden menekankan kembali pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga menyisir ulang APBN dan APBD 2020. Ia meminta seluruhnya memangkas anggaran yang tidak penting.
"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja, dan lainnya," tegas dia. (c-hu)