21
Thu, Nov

Presiden Geram Masih Ada Daerah Belum Anggarkan Jaring Pengaman Sosial Hadapi Covid-19

Ilustrasi / Istimewa

Cerita
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja, dan lainnya," perintah Presiden Joko Widodo.

Clakclik.com, 14 April 2020—Presiden Joko Widodo geram karena masih banyak daerah mengabaikan perintah realokasi dan re-focussing anggaran.

Baca juga: https://www.clakclik.com/identitas/33-instansi/1040-renovasi-stadion-joyokusumo-saat-bencana-covid-19-pemkab-pati-dianggap-tidak-peka

Tercatat, 103 daerah belum menganggarkan jaring pengaman sosial menghadapi Covid-19, 140 daerah belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi, serta 34 daerah belum menyampaikan data anggaran penanganan Covid-19.

"Saya minta menteri dalam negeri, saya minta menteri keuangan menegur mereka," kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2020).

Presiden heran masih banyak daerah santai merespons pandemi Covid-19. Ia memerintahkan Mendagri dan Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk segera merealokasi dan re-focussing APBD.

"Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19," tegas dia.

Presiden menekankan kembali pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga menyisir ulang APBN dan APBD 2020. Ia meminta seluruhnya memangkas anggaran yang tidak penting.

"Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja, dan lainnya," tegas dia. (c-hu)