Clakclik.com, 22 Mei 2024 — Badan usaha milik desa atau BUMDes secara kolektif berpeluang membentuk lembaga keuangan berupa bank desa. Bank itu akan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat desa dan keuntungannya menjadi milik desa sehingga bisa membantu pembangunan desa.
Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam Rapat Pembahasan Penguatan Kelembagaan BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa, Selasa (21/5/2024), di Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta.
Halim menjelaskan, saat ini sudah terbentuk sejumlah BUMDes Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang mendirikan perseroan terbatas lembaga keuangan mikro atau PT LKM. Pendirian dan operasional PT LKM didampingi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jika semakin banyak BUMDes yang memiliki PT LKM, mereka bisa bergabung untuk mendirikan bank desa. Saat ini, di seluruh Indonesia, terdapat 2.420 BUMDes Bersama LKD. BUMDes Bersama LKD merupakan gabungan dari beberapa BUMDes yang berada dalam satu kecamatan.
Halim mengatakan, jika BUMDes-BUMDes itu membentuk layanan perbankan, potensi perputaran modalnya akan besar. Selain itu, tujuan pemberdayaan masyarakat desa juga dapat tercapai dengan kehadiran bank desa tersebut.
“Ini akan memberdayakan desa karena dia (bank desa) di desa tempatnya. Ini juga bisa menjadi pilihan baru di samping bank-bank umum dan bank daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa,” katanya.
Menurut Halim, perbedaan bank desa dengan bank umum atau bank daerah adalah semua modal berasal dari desa, dikelola oleh desa, dan keuntungannya akan kembali ke desa. “Ide ini sudah pernah disampaikan kepada OJK yang siap melakukan pendampingan,” ucapnya.
Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT Ivanovich Agusta menambahkan, saat ini sedang disiapkan pembentukan PT LKM se-Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembentukan itu ditargetkan terealisasi pada Agustus 2024.
Jika sudah terwujud dan berjalan, PT LKM se-Kabupaten Malang itu bisa menjadi embrio pembentukan bank desa pertama di Indonesia. Apalagi, salah satu BUMDes Bersama LKD di Kabupaten Malang, yakni Singosari, telah menjalankan kegiatan ekspor anggrek sebagai salah satu usaha.
Berdasarkan data Kementerian Desa PDTT, saat ini terdapat 2.420 BUMDes Bersama LKD. Ini merupakan transformasi dari bentuk Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
BUMDes Bersama LKD sejauh ini mengelola dana Rp 197,8 miliar. Lembaga tersebut mempekerjakan 1.209 orang dan menggulirkan dana bagi nasabah pada 123.119 keluarga miskin. (c-hu)