29
Wed, Nov

Indonesia Dapat Utang Baru Rp7,6 T dari Bank Pembangunan Asia

Cerita
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Clakclik.com, 26 September 2023--Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman senilai 500 juta dollar AS atau sekitar Rp7,6 triliun (asumsi kurs Rp15.397), untuk pemerintah Indonesia. Persetujuan utang itu diberikan pada 22 September 2023.

Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga mengatakan, pinjaman itu untuk menunjang agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha.

“Subprogram yang kedua dari tiga subprogram pada Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) ini melanjutkan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada Oktober 2021," Kata Jiro dalam keterangan resmi kepada wartawan, Senin (25/9/2023).

ADB menyatakan, investasi di Indonesia terus meningkat karena pemerintah mempercepat persetujuan izin usaha melalui pembaruan pada online single-submission, serta pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian.

Utang dari ADB itu juga akan digunakan untuk mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon. Yakni untuk mempromosikan investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi hijau.

“Investasi asing langsung untuk manufaktur baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diperkirakan akan menciptakan paling sedikit 49.000 pekerjaan,” ucap Jiro.

ADB menilai pemerintah Indonesia juga sudah mengurangi hambatan perdagangan. Yaitu dengan melaksanakan tiga sistem baru berdasarkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2020–2024), untuk menghubungkan secara digital sektor publik dengan sektor swasta dalam rantai logistik.

Pemerintah Indonesia juga dinilai sudah berupaya memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha agar dapat lebih berorientasi ekspor dan teknologi. Terutama usaha yang dimiliki perempuan, yang sering kali tidak menyadari atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah. (c-hu)