Pati, Clakclik.com—Kabar yang beredar di lapangan maupun di media sosial, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sejak Agustus 2019 hingga kini, ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri.
Peristiwa ini terjadi setelah petugas PKH di lapangan menjalankan rekomendasi Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan labelisasi rumah yang dihuni KPM-PKH.
Dalam artikel berjudul ‘PKH Pati Menerima Penghargaan Mensos RI’ di laman pkhpati.com, Senin (25/11/2019), ditulis bahwa Bupati Pati akan menerima penghargaan untuk nominasi ‘Graduasi KPM PKH dan Pembubuhan NIK Terbanyak’.
Pengunduran diri KPM oleh PKH disebut sebagai ‘KPM Graduasi’. Dalam beberapa literasi yang dikumpulkan Clakclik.com, secara umum pengertian ‘graduasi’ dalam PKH adalah penerima manfaat atau KPM-PKH sudah bisa lepas dari program bansos yang selama ini diberikan pemerintah karena telah mandiri secara ekonomi.
Artinya KPM yang mengundurkan diri tersebut dianggap sebagai keluarga yang sudah mandiri secara ekonomi disebabkan intervensi atau bantuan PKH.
Hal tersebut disoal oleh aktivis sosial Bambang Riyanto, SH. Ia mengatakan bahwa kemunduran KPM-PKH di Pati rata-rata disebabkan karena KPM merasa malu jika rumahnya dipasang label ‘keluarga pra sejahtera (miskin) pemerima PKH’, bukan disebabkan sudah mandiri karena bantuan PKH.
“Rata-rata mereka malu, karena rumahnya bagus dan sejak awal memang mereka tidak keluarga miskin. Jadi ‘graduasi’ itu tidak terjadi,” Kata Bambang, Rabu (27/11/2019)
Menurut Bambang, PKH bermasalah sejak awal; yakni banyak data yang salah sehingga penyalurannya dilapangan salah sasaran.
“Jadi kalau nanti kemunduran KPM itu digunakan indikator keberhasilan pemerintah mengurangi warga miskin, itu kurang tepat. Faktanya banyak keluarga penerima PKH itu bukan orang miskin. Mereka selama ini menikmati saja. Nah, setelah dilakukan labelisasi, mereka malu karena banyak warga yang benar-benar miskin di kampunnya justru tidak dapat PKH,” Tambah Bambang yang juga seorang pengacara.
Hal senada juga disampaikan banyak warganet saat mensikapi beberapa postingan tentang program labelisasi PKH yang dilakukan para petugas di beberapa kecamatan. Warganet berharap pemerintah serius dalam melakukan pendataan dilapangan agar program PKH tepat sasaran. (c-hu)