19
Fri, Apr

DPRD dan Eksekutif Pati Batal Kunker ke Luar Negeri

Sebuah banner jalan rusak di pasang pihak DPUTR Pati sebagai peringatan bagi warga yang melintas di ruas jalan tembus antar kecamatan (Pucakwangi-Winong), (02/05/2019). Banyak jalan di wilayah Pati Selatan yang rusak namun pemerintah tidak memperioritaskan pembangunannya.

Peristiwa
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pati, Clakclik.com—Kabar tentang batalnya kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri DPRD dan eksekutif Kabupaten Pati terungkap dalam rapat persetujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan 2019 di gedung DPRD Pati, Senin (16/9/2019) kemarin.

“Perlu kami sampaikan kepada anggota dewan, bahwasannya evaluasi Gubernur tentang perubahan APBD 2019 yang krusial adalah untuk perjalanan dinas ke luar negeri. Ini kita diperbolehkan kecuali hanya untuk yang sifatnya urgen dan sudah ada MoU Pemkab Pati dengan negara yang akan dikunjungi. Sehingga dalam ini, untuk perjalanan ke luar negeri sementara tidak dianggarkan atau ditangguhkan,” demikian kata Ketua Tim TPAD sekaligus Sekda Kabupaten Pati Suharyono, seperti dikutip dalam laman pasfmpati.com, (16/9/2019)

Informasi yang didapatkan Clakclik.com dari kalangan anggota DPRD Pati, semula dalam rancangan APBD Perubahan ada pos anggaran untuk kunker ke Timur Tengah. Akan tetapi pos anggaran tersebut dicoret oleh Gubernur Jawa Tengah; Ganjar Pranowo.

Namun demikian, pencoretan pos anggaran ke luar negeri oleh gubernur tersebut tidak merubah porsi anggaran kunjungan kerja. Hanya saja ada perubahan sasaran dari kunjungan ke luar negeri berubah kunjungan ke wilayah yang masih NKRI.
“Jadi penggeserannya itu tetap untuk perjalanan dinas tapi di dalam wilayah NKRI tidak boleh ke luar negeri,” ujar Ketua Sementara DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin, seperti dikutip pasfmpati.com, (16/9/2019)

Sesuai prosedur yang berlaku, APBD yang telah dibahas dan disepakati di tingkat kabupaten, harus dikirim dan dimintakan evaluasi ke gubernur sebelum disahkan menjadi perda APBD. Jika belum mendapatkan evaluasi gubernur, APBD belum bisa di-Perda-kan dan belum bisa digunakan.
Menuai Tanggapan Beragam

Kabar tentang rencana kunker yang dicoret tersebut menuai tanggapan beragam dari masyarakat di media sosial facebook (FB). Akun FB Gus Irvan misalnya. Ia berkomentar bahwa daripada untuk kunker ke luar negeri, lebih baik uangnya untuk pembuatan akses jalan ke sekolah dasar (SD) di Desa Wateshaji yang selama ini jika musim penghujan akses jalan terputus dan anak-anak tidak bisa ke sekolah.

Akun FB Buyoet Rono Astro yang mengaku warga Sukolilo, juga berkomentar senada; menurutnya banyak persoalan di Pati yang tidak ditak tertangani oleh pemerintah. “Persoalan wilayah sendiri masih korat-karet kok senenge jeng jeng wae,” tulis Buyoet Rono Astro.

Akun FB Bung Tomo, memberi komentar lain. Ia menuliskan bahwa Kunker itu, kalau pulang bisa membawa uang bersih minimal 3 juta. Kalau ke luar negeri bisa 20 jita.

Sementara akun FB Kasmuri Achmad menyatakan bahwa situasi di DPRD Pati saat ini, tidak lepas dari kehendak masyarakat sendiri. “Salahe sing dipilih figur sing kurang piknik,” tulis Kasmuri Achmad. (c-hu)