Clakclik.com, 2 April 2023--Berdasar olahan data Survei Penilaian Integritas KPK, tahun 2022 sebesar 57,8 persen responden pegawai negara menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Penggunaan fasilitas kantor tersebut meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya.
Belakangan ini, berbagai problem yang terkait perilaku para aparat negara marak dipersoalkan. Unjuk kepemilikan harta kekayaan para aparat yang jauh dari besaran penghasilannya, misalnya, mendapat sorotan yang tidak jarang memancing sikap sinisme publik. Perilaku yang bersinggungan dengan integritas tersebut diyakini menjadi pangkal terpuruknya kinerja penegakan hukum di negeri ini.
Problem-problem integritas aparat tersebut menjadi semakin detail tergambarkan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua tahun terakhir. Sejatinya, survei komprehensif yang pernah dilakukan ini tidak hanya merangkum pandangan warga dan para ahli terkait, tetapi juga merangkum pandangan dan pengalaman dari sisi internal aparat birokrat di 640 instansi pemerintahan, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota.
Berdasarkan hasil survei, skor integritas terbaru tahun 2022 sebesar 71,92 (dari skor tertinggi 100). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (skor 72,43), terjadi sedikit penurunan. Namun, menariknya, dari hasil survei ini tergambarkan bagaimana problem-problem integritas masih banyak bercokol pada birokrasi dan segenap aparat dalam praktik kerjanya.
Pada tujuh aspek integritas yang dikaji dari responden berlatar belakang aparatur negara, sisi-sisi bernuansa koruptif dalam transparansi layanan, pengelolaan anggaran, pengelolaan pembelian barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, perdagangan pengaruh (trading in influence), sosialisasi korupsi, hingga integritas dalam pelaksanaan tugas terbilang jamak diungkapkan.
Paling mencolok dan tampaknya sudah menjadi pemandangan umum adalah terjadinya konflik kepentingan aparat. Sebagai contoh, terkait dengan sedemikian besarnya penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Hasil survei yang merangkum hingga 211.721 responden aparat pemerintahan itu menunjukkan, lebih dari separuh (57,8 persen) mengakui adanya penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. (c-hu)