Oleh: Husaini (Ketua DPC. K Sarbumusi--Banom Nahdlatul Ulama' Sektor Perburuhan, Kabupaten Pati, Jateng)
Sebuah lembaga survey nasional, minggu lalu merilis temuan yang menarik. Dari survey yang dilakukan pada Oktober - November 2024 pertimbangan pemilih di pilkada lebih ditentukan oleh sosok pasangan calon (paslon) kepala daerah dan bukan partai politik.
Baca juga: https://www.clakclik.com/inspirasi/2318-pilkada-serentak-2024-parpol-masih-berstatus-eo
Baca juga: https://www.clakclik.com/inspirasi/2318-pilkada-serentak-2024-parpol-masih-berstatus-eo
Lembaga survey ini mengaku survey itu diselenggarakan di banyak tempat termasuk di Jawa Tengah.
Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tempat tinggal penulis hal yang sama juga terjadi. Hasil observasi yang penulis lakukan selama tiga bulan lebih dari tiga pasang kandidat, semuanya melakukan hal yang sama yakni meminimalisir keterlibatan partai pengusung. Bahkan ada kandidat yang nyaris 100 persen tidak melibatkan partai pendukung, tetapi memanfaatkan relawan.
Tak hanya sebatas pelibatan tim pemenangan dilapangan, bahkan hingga gambar parpol pengusung juga tak selalu ditemukan di spanduk atau baliho para paslon. Bahkan, ada calon yang ditengarai berupaya menjauhkan identitas parpol pengusung dalam alat peraga kampanyenya.
Paslon hanya memanfaatkan Parpol dalam urusan-urusan persyaratan formal administratif, misalnya sebagai partai pengusung, partai yang memberikan rekomendasi, dan struktur tim sukses formal yang harus disetorkan ke KPU dan Bawaslu sebagai syarat administratif.
Strategi itu diambil setidaknya karena tiga pertimbangan. Pertama, untuk memperluas dukungan pemilih dari luar parpol pengusung. Kedua, guna menghindari sentimen negatif dari sebagian kelompok masyarakat terhadap parpol pengusung sebab terbuka kemungkinan ada calon pemilih yang tak memiliki masalah dengan kandidat, tetapi tak suka dengan parpol pengusungnya. Ketiga, mengurangi besaran logistik yang harus dikeluarkan dikarenakan jika kandidat menggunakan mesin politik parpol, biasanya para kandidat itu tidak disumbang oleh parpol, tapi justru harus membiayai semua aktivitas parpol baik untuk keperluan kampanye maupun keperluan lain.
Baca juga: https://www.clakclik.com/inspirasi/2313-seharusnya-parpol-bergerak-mereformasi-diri
Oleh karena itu paslon dengan sengaja merekrut tim pemenangan dari kalangan nonparpol. Bahkan, ada anggota tim pemenangan dari parpol yang lebih memilih memakai atribut sukarelawan daripada parpol. Sebagai strategi pemenangan di pilkada, tiada yang dilanggar dari langkah tersebut. Fenomena itu juga bukan baru terjadi di pilkada kali ini. Gejalanya terlihat di pilpres dan pileg kemarin.
Strategi itu tentu saja memicu pertanyaan terkait eksistensi parpol. Terlebih, banyak parpol yang tak mengusung kadernya sendiri dalam pilkada kali ini. Ada parpol yang lebih memilih mengusung calon dari luar parpol dengan alasan karena masalah logistik dan elektabilitas calon yang diyakini akan mempermudah kemenangan calon.
Melihat fenomena ini, penulis menyimpulkan setidaknya ada dua hal yang menjadi dasar kondisi itu terjadi, yaitu citra parpol yang tak seluruhnya baik-baik saja di masyarakat dan tak mulusnya (jika tidak boleh ikatakan tidak berjalannya) regenerasi di internal parpol.
Penulis berulang kali mengingatkan bahwa salah satu tugas parpol adalah menyiapkan anggota terbaiknya untuk mengisi jabatan politik. Guna mewujudkan hal itu, parpol semestinya menjadi tempat kadernya menyiapkan diri untuk mendapatkan dan mengelola kekuasaan. Melalui parpol, kader belajar berorganisasi, membangun jejaring, hingga mengembangkan keterampilan, serta misi dan visi dalam bernegara.
Proses belajar itu hanya bisa optimal jika internal parpol mempraktikkan demokrasi yang jujur dan adil. Ada karier politik yang transparan untuk setiap kadernya. Ironisnya, saat ini, hal itu masih menjadi pekerjaan rumah bagi parpol. Tiadanya kesungguhan parpol dalam menjalankan tugasnya turut memicu sentimen negatif di masyarakat terhadap parpol.
Baca juga: https://www.clakclik.com/inspirasi/2316-apakah-pilkada-terkait-dengan-kehidupan-harian-kita
Kenyataan diatas seharusnya dipahami oleh partai politik sebagai alarm bagi eksistensi mereka. Pembiaran terhadap kondisi ini tidak hanya mengancam eksistensi parpol, tetapi juga demokrasi.
