Kualitas demokrasi bangsa ini jelas belum dalam kondisi yang menggembirakan. Setidaknya, dengan mengacu berbagai indeks yang memotret kondisi demokrasi di negeri ini, hingga pengukuran sepanjang tahun 2023, ada kecenderungan penurunan kualitas demokrasi di negeri ini.
Editorial | Clakclik.com | 30 Desember 2024
Indeks Demokrasi Indonesia yang dibangun Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mencatat jika pada 2023, kualitas demokrasi negeri ini sebesar 79,51 dari skala 1-100. Indeks yang ditopang oleh tiga aspek, 11 variabel, dan 30 indikator pengukuran ini jika dikategorikan menempatkan demokrasi di negeri ini dalam kondisi ”sedang”.
Sekalipun dalam kondisi sedang, yang agak mengkhawatirkan, apabila dibandingkan dengan skor indeks tahun sebelumnya, capaian 2023 terbilang menurun. Tahun 2022, skor indeks demokrasi masih tercatat 80,41.
Penyumbang terbesar penurunan tampak pada aspek kebebasan. Apabila sebelumnya skor kebebasan mencapai 82,80, kali ini merosot menjadi 77,48. Selain aspek itu, sisi kapasitas kelembagaan demokrasi pun tampak menurun, dari semula 78,22 menjadi 76,46. Dalam indeks ini, peningkatan skor terjadi hanya pada aspek kesetaraan, dari semula skor yang dihasilkan 80,28, berubah menjadi 83,74.
Penurunan kualitas demokrasi dinyatakan pula dalam indeks demokrasi global yang dibangun oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Dengan menggunakan lima indikator dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara, antara lain ”proses pemilu dan pluralisme”, ”kebebasan sipil”, ”partisipasi politik”, ”fungsi dan kinerja pemerintah”, serta ”budaya politik”, skor Indonesia di tahun 2023 sebesar 6,53 (dari skor tertinggi 10).
Baca juga: https://www.clakclik.com/73-cerita/2348-program-pendamping-desa-segera-diperpanjang
Baca juga: https://www.clakclik.com/inspirasi/2338-pilkada-serentak-2024-saat-parpol-ditinggalkan-paslon
Besaran skor Indonesia jika ditempatkan pada 167 kelompok negara di dunia, berada pada urutan ke-56. Berdasarkan kategori kualitas demokrasi yang ditetapkan EIU: rezim demokrasi penuh, demokrasi cacat, rezim hibrida, dan rezim otoriter, capaian Indonesia masih termasuk rezim demokrasi cacat. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia, Filipina, dan Timor Leste, juga masuk kategori yang sama.
Selaras dengan indeks demokrasi yang bangun BPS, capaian kondisi demokrasi di negeri ini menurun dibandingkan dengan masa sebelumnya. Bahkan, berdasarkan laporan IEU tersebut, capaian Indonesia merupakan salah satu nilai terendah sejak 2014.
Dalam bayang penurunan kondisi demokrasi inilah bangsa ini memulai pesta demokrasi 2024, memilih pemimpin mulai dari level nasional hingga daerah. Tidak tanggung-tanggung, pada Februari 2024, pemilu legislatif nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan pemilu presiden dilakukan serentak. Selanjutnya, pada 27 November 2024, berlanjut dengan pemilihan kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia.
Usai pesta demokrasi berakhir, ada sisi positif yang dapat dibanggakan. Di tengah persaingan dan ketegangan politik yang terjadi, pemilu berlangsung aman. Konflik horisontal antar-kekuatan politik yang berujung pada kekerasan tidak banyak dijumpai.
Begitu pula, kontestasi politik yang kerap memilah masyarakat dalam kelompok identitas sosial yang saling berseberangan,cenderung redup. Isu-isu primordial dan perbedaan identitas keagamaan tidak lagi dominan. Sebuah prestasi besar bagi bangsa ini mampu melalui tahun politik 2024 dengan damai.
Hanya saja, berlalunya pesta demokrasi pemilu menyisakan persoalan yang terbilang pelik, terkait manfaat yang ditimbulkannya. Bagaimanapun, kepentingan pada pilihan-pilihan berdemokrasi di negara ini, termasuk pilihan pada pemimpin negara dan wilayah, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi kesejahteraan yang ingin disasar oleh setiap pemimpin negara, daerah, dan warga masyarakatnya. Dalam konsepsi teoretisnya, harapan semakin tinggi kualitas demokrasi yang dicapai, maka selaras dengan semakin tinggi pula potensi kesejahteraan yang harus diraih.
Berdasarkan proposisi kesejahteraan itu, pengembangan iklim kehidupan berdemokrasi di negeri ini jelas membangun jalan bagi upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Persoalannya, seberapa besar harapan itu bakal terwujud?
