Clakclik.com, 22 Juli 2020—Dipublikasikan oleh https://dakwahnu.id pada Rabu (22/7/2020) bahwa Katib Aam PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf terpilih sebagai anggota Komisi Internasional Indo-Pasifik (kawasan di sekitar Samudera India dan Samudera Pasifik) yang dibentuk Policy Exchange, lembaga think tank terkemuka di Inggris. Komisi ini beranggotakan 16 tokoh pembuat kebijakan dari kalangan diplomat, pemimpin dunia usaha, politisi, pemimpin militer, dan sipil.
Komisi Indo-Pasifik dibentuk untuk menyusun konsep baru pendekatan strategis terhadap kawasan Indo-Pasifik, dengan mengkaji masalah-masalah perdagangan, diplomasi, politik, pertahanan dan keamanan yang berpusat di Indo-Pasifik. Langkah yang ditempuh antara lain dengan membantu membangun konsensus mengenai berbagai tantangan yang muncul dari kawasan Indo-Pasifik terhadap stabilitas dan kesejahteraan Dunia.
Para anggota Komisi Indo-Pasifik berasal dari Inggris, Amerika Serikat, dan sejumlah negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Indonesia dan Singapura. Indonesia diwakili oleh KH. Yahya Cholil Staquf yang merupakan Katib Aam PBNU.
Komisi yang diketuai oleh mantan Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper itu akan menggelar kegiatan-kegiatan dan kajian-kajian di berbagai arena kebijakan yang luas.
Pertama, menyangkut perkembangan ekonomi dan teknologi di Indo-Pasifik, termasuk isu “industrial decoupling” (larinya investasi industri internasional dari RRC ke negara-negara lain), hak cipta intelektual, tolok-ukur digital, kebijakan teknologi dan sains (ilmu pengetahuan).
Kedua, menyangkut politik domestik dan internasional serta diplomasi Indo-Pasifik, khususnya menyangkut format-format komunal dan mekanisme-mekanisme permusyawaratan internasional untuk mengukuhkan tata dunia yang didasarkan atas aturan hukum.
Ketiga, menyangkut isu-isu pertahanan dan keamanan Indo-Pasifik, mulai dari “hard power” hingga perang informasi/politik, cyber security dan kekuatiran-kekuatiran baru mengenai senjata biologis dan ketahanan kesehatan.
“Komisi Indo-Pasifik ini secara tepat mengenali, negara-negara seperti Jepang, India, Korea Selatan, Australia, Indonesia dan Singapura, memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan ke arah kerja sama dagang dan kerja sama dalam menghadapi masalah-masalah politik, pertahanan dan diplomasi,” kata Stephen Harper dalam sebuah pernyataan, Selasa (21/7/2020).
Berikut daftar anggota Komisi Indo-Pasifik:
1. Stephen Harper, Kanada, mantan Perdana Menteri;
2. Claire Coutinho MP, Inggris, Sekretaris Pribadi Kanselir Rishi Sunak di Parlemen Inggris;
3. Letjen In-Bum Chun, Korea Selatan, purnawirawan perwira militer terkemuka, Tenaga Ahli Tamu di Brookings Institution, Amerika Serikat;
4. Alexander Downer, Australia, mantan Menteri Luar Negeri, mantan Komisioner Tinggi Australia untuk Inggris, dan Ketua Policy Exchange;
5. Murray McCully, New Zealand, mantan Menteri Luar Negeri;
6. Sir Michael Fallon, Inggris, mantan Menteri Pertahanan;
7. Ely Ratner, Amerika Serikat, Wakil Presiden Eksekutif & Direktur Kajian Center for a New American Security, dan mantan Deputi Penasehat Keamanan Nasional untuk Wakil Presiden Joe Biden;
8. Lord Robertson of Port Ellen, Inggris, Peer dari Partai Buruh, mantan Sekretaris Jenderal NATO;
9. Marquess of Salisbury, Inggris, mantan Lord Privy Seal dan pimpinan the House of Lords;
10. Samir Saran, India, Presiden Observer Research Foundation, New Delhi;
11. Nadia Schadlow, Amerika Serikat, mantan Deputy National Security Advisor;
12. Yahya Cholil Staquf, Indonesia, Katib Am Suriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di dunia;
13. Koji Tsuruoka, Jepang, mantan Duta Besar Jepang untuk Inggris, Ketua Juru Runding Jepang untuk kerja sama Trans-Pasifik;
14. Robert Hannigan, Inggris, mantan Kepala Government Communication Headquarters (GCHQ);
15. Michael Auslin, Amerika Serikat, peneliti terkemuka Lembaga Payson J. Treat dalam studi Asia kontemporer, di the Hoover Institution, Stanford University);
16. C Raja Mohan, Singapura, Direktur Institute of Asian Studies.
