Clakclik.com, 17 Desember 2019—Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan mengaku tidak heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mangkrak, tidak berkembang dan tidak mendukung perekonomian warga desa.
Baca juga: https://www.clakclik.com/73-cerita/790-ribuan-bumdes-tidak-beroperasi-di-pati-juga-ada
Kepada Wartawan, Jum’at (13/12/2019) lalu, Misbah mengatakan bahwa fakta dilapangan, banyak BUMDes yang hanya sekadar dibentuk dan tidak dikelola dengan baik.
Misbah menerangkan berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015, BUMDes adalah salah satu sektor yang prioritas dibiayai oleh Dana Desa.
Meski demikian, tak ada konsekuensi atau sanksi apa pun bagi BUMDes yang menggunakan Dana Desa tapi ternyata tak mampu berkontribusi banyak. Karena itu pada akhirnya pengelola BUMDes bekerja serampangan.
Bukan tidak mungkin pula yang terjadi adalah praktik KKN, misalnya BUMDes dikelola orang dekat atau keluarga kepala desa setempat, kata Misbah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga pernah menemukan hal serupa. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2018, penggunaan Dana Desa oleh BUMDes bermasalah.
BPK menyebut banyak BUMDes yang tidak beroperasi, tidak menyampaikan laporan, pendiriannya tidak didukung dengan studi kelaikan, dan belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan.
Ditemukan pula BUMDes yang tidak dikelola orang yang kompeten, bidang usaha BUMDes yang ternyata tidak sesuai dengan potensi unggulan desa. Misalnya, desa dengan mayoritas warganya bekerja di sektor pertanian tapi unit usahanya berupa foto copy dan menjual token listrik yang justru sudah menjadi usaha warganya selama ini.
Tak hanya itu, BPK bahkan menemukan adanya penyalahgunaan dana BUMDes di beberapa desa.
Berkaca dari temuan BPK, peneliti dari Institute for Development and Economics and Finance Rusli Abdullah ragu instruksi Presiden yang ingin swasta terlibat membuat BUMDes lebih baik. “Tidak ada jaminan BUMDes bisa berkembang setelah dibantu swasta,” kata Rusli, Jum’at (13/12/2019).
Meski demikian, dilapangan banyak juga BUMDes yang berkembang dengan baik dan berkontribusi terhadap pembangunan desa, mendukung berkembangnya perekonomian masyarakat desa. (c-hu)
