Pati, Clakclik.com—Meniru beberapa wilayah lain di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Pati saat ini sedang bersiap membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Contoh Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah / Republika
“Tuntutan masyarakat agar pemerintah memberikan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit harus dilaksanakan. Untuk itu perlu didirikan Mal pelayanan Publik,” Kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati, Suharyono dalam rapat persiapan pendirian MPP di Ruang Joyokusumo Setda Pati, Rabu (5/2/2020).
Turut hadir dalam rapat tersebut para pimpinan OPD, dinas teknis, instansi terkait, perbankan dan perwakilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para pihak yang hadir memberikan dukungan atas rencana yang dipaparkan oleh Sekda Pati tersebut.
Merespon rencana tersebut, Suyitno dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) berpandangan bahwa usaha memperbaiki pelayanan publik merupakan kuwajiban pemerintah. Pelayanan publik yang buruk dan tidak maksimal akan membuat masyarakat tidak simpati dengan pemerintah.
“Jika niatnya untuk perbaikan kualitas pelayanan publik tentu saja baik. Namun yang harus diingat, kunci utama pelayanan itu pada sumberdaya manusia (SDM-red), bukan pada bangunannya,” Kata Suyitno.
Suyitno menambahkan bahwa substansi pelayanan publik disamping soal kemudahan juga soal kedekatan akses. Apalagi wilayah Kabupaten Pati sangat luas.
“Substansi pelayanan publik justru sebenarnya bagaimana mendekatkan akses masyarakat ke pelayanan. Bayangkan misalnya warga Desa Wateshaji Kecamatan Pucakwangi, kalau ngurus akta atau KTP harus datang ke MPP yang ada di Pati. Perjalanan PP sudah satu hari, belum lagi ongkos BBM dan lain-lain,” Kata Suyitno
Saat ini teknologi semakin maju. Di beberapa daerah sudah dikembangkan aplikasi-aplikasi pelayanan publik berbasis teknologi. Misalnya ada di satu daerah sudah mengembangkan cetak kartu keluarga, cetak KTP masyarakat bisa mencetak sendiri di tempat seperti mesin ATM yang disiapkan diruang-ruang publik.
GMBI berharap Pemkab Pati tidak latah asal meniru daerah lain, tapi juga perlu melakaukan kajian yang mendalam sebelum mencanangkan program. (c-hu)
