Cerita Normal Baru

Abu Firas, seorang pejuang bersama tentara Suriah Merdeka, menggambarkan “normal baru” sebagai berikut: “Sudah begitu lama sejak saya mendengar bahwa seseorang meninggal karena sebab alami. Pada awalnya, satu atau dua orang terbunuh. Lalu dua puluh. Lalu lima puluh. Kemudian menjadi normal. Jika kami kehilangan lima puluh orang, kami berpikir, “Alhamdulillah, itu baru lima puluh!” Saya tidak bisa tidur tanpa suara bom atau peluru. Sepertinya ada sesuatu yang hilang.”

Demikian itu cuplikan pembuka dalam buku “The Narrow Corridor: States, societies, and the fate of liberty” karya Daron Acemoglu and James A. Robinson, 2019. Kecuali disebutkan lain, uraian di bawah adalah ringkasan isi buku itu.

Buku setebal 679 halaman itu membahas tentang kebebasan, dan bagaimana dan mengapa masyarakat telah mencapainya atau gagal. Definisinya mengikuti filsuf Inggris John Locke, yang berpendapat bahwa kebebasan, dalam pengertian aspirasi dasar semua manusia, menekankan bahwa tidak seorang pun boleh menyakiti orang lain dalam kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta miliknya.

Namun kebebasan telah langka dalam sejarah dan langka di saat ini. Setiap tahun jutaan orang di Timur Tengah, Afrika, Asia, dan Amerika Tengah mengungsi dari rumah mereka dan mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh mereka dalam proses, bukan karena mereka mencari pendapatan yang lebih tinggi atau kenyamanan materi yang lebih besar, tetapi karena mereka berusaha melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari kekerasan dan ketakutan.

Wajah konflik lahan yang terjadi di Indonesia yang dilaporkan oleh YLBHI dengan judul “Badai Pandemi dan Perampasan Lahan”, 2020, hampir serupa dengan laporan Acemoglu dan Robinson tersebut. Ada 700 hingga 800 konflik lahan diadukan setiap tahunnya ke KOMNAS HAM RI. Adapun YLBHI sepanjang tahun 2019 bersama dengan 16 kantor-kantor LBH di Indonesia mendampingi 91 kasus konflik agraria, belum lagi 273 kasus-kasus berjalan sehingga total mendampingi 364 konflik pada akhir tahun 2019.

Dalam waktu tiga bulan pandemi Covid-19 di Indonesia, 2 Maret sampai 2 Mei 2020, LBH-YLBHI dalam laporannya setebal 48 halaman itu telah mendampingi berbagai peristiwa pelanggaran HAM dalam kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Sumatera hingga Papua.

Dari berbagai peristiwa itu ditunjukkan bagaimana negara gagal melindungi rakyatnya dari tindakan abuse of power yang mengancam sumber penghidupan rakyat. Kasus-kasus di masa pandemi ini telah membuat sedikitnya 70 keluarga kehilangan lahan dan lebih 900 KK lainnya terancam kehilangan lahan, bahkan tiga orang meninggal dunia.

Abu Firas melanjutkan, mereka memberi tahu kami, “Jika seseorang meninggal, jangan hapus nomornya. Ubah saja namanya menjadi Martir. ” . . . Jadi saya akan membuka daftar kontak saya dan itu semua Martir, Martir, Martir. Dari populasi sekitar 18 juta sebelum perang, sebanyak 500.000 warga Suriah diperkirakan telah kehilangan nyawa mereka. Lebih dari 6 juta telah mengungsi secara internal dan 5 juta telah meninggalkan negara dan saat ini hidup sebagai pengungsi.

Masalah Gilgames

Para filsuf dan ilmuwan sosial telah lama menyatakan bahwa kita membutuhkan negara untuk menyelesaikan konflik serta menegakkan hukum yang mengandung kekerasan. Seperti yang dikatakan Locke: Di mana tidak ada hukum, tidak ada kebebasan. Ironisnya, seseorang dalam peristiwa Suriah di atas menyebut: “Kami pergi melakukan demonstrasi untuk memberantas korupsi dan perilaku kriminal serta kejahatan. Dan kami berakhir dengan hasil yang melukai lebih banyak orang.”

Dalam tema dari salah satu karya tulis tertua Tablet Sumeria berusia 4.200 tahun merekam epic Gilgamesh. Gilgamesh adalah raja Uruk, mungkin kota pertama di dunia, yang terletak di saluran Sungai Efrat yang sekarang mengering di selatan Irak modern. Epik itu memberi tahu bahwa Gilgames menciptakan kota yang luar biasa, berkembang dengan perdagangan dan layanan publik bagi penduduknya. Siapa yang seperti Gilgames? . . .

Kota adalah miliknya, ia melangkah melewatinya, sombong, kepalanya terangkat tinggi, menginjak-injak warganya seperti banteng liar. Dia adalah raja, dia melakukan apa pun yang dia inginkan, mengambil putra dari ayahnya dan menghancurkannya, mengambil gadis dari ibunya dan menggunakannya. . . tidak ada yang berani menentangnya. Gilgamesh berada di luar kendali. Mirip beberapa pemimpin negara saat ini.

Singkat cerita, Enkidu kembaran Gilgamesh menantang Gilgamesh meskipun Gilgames akhirnya menang, namun kekuatan despotiknya yang tak tertandingi hilang. Benih-benih kebebasan muncul ? Sayangnya tidak. Karena Gilgamesh dan Enkidu berkonspirasi. Jadi, dari mana datangnya kebebasan?

Kebebasan membutuhkan negara dan hukum. Tetapi itu tidak diperoleh dari elit yang mengendalikannya. Itu diambil oleh orang-orang biasa, oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengendalikan negara, sehingga melindungi dan mempromosikan kebebasan rakyat, alih-alih merobohkannya seperti yang dilakukan Assad di Suriah sebelum 2011. Kebebasan membutuhkan masyarakat yang berpartisipasi dalam politik, protes ketika diperlukan, dan memberikan suara pemerintah keluar dari kekuasaan ketika negara bisa.

Koridor Sempit menuju Kebebasan

Argumen buku “The Narrow Corridor” itu adalah agar kebebasan muncul dan berkembang, baik negara maupun masyarakat harus kuat. Dibutuhkan negara yang kuat untuk mengendalikan kekerasan, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan publik yang sangat penting bagi kehidupan di mana orang diberdayakan untuk membuat dan mengejar pilihan mereka. Masyarakat yang kuat dan termobilisasi diperlukan untuk mengendalikan dan membelenggu negara yang kuat. Solusi “checks and balances” tidak menyelesaikan “masalah Gilgamesh” karena, tanpa kewaspadaan masyarakat, konstitusi dan jaminan tidak lebih berharga daripada perkamen yang mereka tulis.

Terjepit di antara ketakutan dan penindasan yang dilakukan oleh negara-negara lalim ataupun kekerasan dan pelanggaran hukum yang muncul tanpa kehadiran negara adalah koridor sempit menuju kebebasan. Di koridor inilah negara dan masyarakat saling menyeimbangkan. Keseimbangan ini adalah perjuangan yang konstan, hari demi hari, di antara keduanya. Di koridor, negara dan masyarakat tidak hanya bersaing, mereka juga bekerja sama. Kerja sama ini menghasilkan kapasitas yang lebih besar bagi negara untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan masyarakat dan mendorong mobilisasi masyarakat yang lebih besar untuk memantau kapasitas ini.

Anda tidak dapat merekayasa semua itu. Tidak terlalu banyak pemimpin, yang dibiarkan sendiri, akan benar-benar mencoba mewujudkan kebebasan. Ketika negara dan para elitnya terlalu kuat dan masyarakat lemah, mengapa para pemimpin memberikan hak dan kebebasan kepada rakyat? Dan jika mereka melakukannya, dapatkah Anda memercayai mereka untuk menepati janji mereka? Jika negara dan elit menjadi terlalu kuat, kita berakhir dengan Leviathan yang despotik. Jika mereka tertinggal, kita mendapatkan absen Leviathan. Jadi kita perlu baik negara dan masyarakat berjalan bersama dan tidak mempunyai keunggulan satu atas lainnya.

Leviathan vs. Pasar

Debat krusial di bidang ekonomi dan ilmu sosial menyangkut keseimbangan antara negara dan pasar. Berapa banyak yang harus diintervensi negara dalam ekonomi? Apa ruang lingkup dan tingkat regulasi yang tepat? Kegiatan apa yang harus diserahkan ke pasar dan kegiatan lain mana yang harus menjadi urusan negara?

Jawaban ekonomi buku teks adalah bahwa negara harus melakukan intervensi hanya dalam keadaan yang digambarkan dengan jelas. Ini termasuk kehadiran “eksternalitas,” yang muncul ketika tindakan oleh aktor individu memiliki konsekuensi besar bagi orang lain yang tidak dapat dimediasi melalui pasar, membuka jalan bagi tingkat berlebihan dari beberapa kegiatan seperti polusi; penyediaan “barang publik,” yang merupakan barang yang menguntungkan semua orang, seperti infrastruktur atau pertahanan nasional; dan situasi di mana ada “informasi asimetris” yang meresap, yang berarti bahwa beberapa pelaku pasar tidak akan dapat secara akurat menilai kualitas produk dan layanan yang mereka perdagangkan. Mereka juga memasukkan monopoli yang perlu diatur untuk mencegah mereka membebankan harga yang terlalu tinggi atau terlibat dalam kegiatan predator untuk mengusir pesaing mereka.

Tetapi keseimbangan antara negara dan pasar bukan hanya tentang ekonomi, ini tentang politik. Tantangan vital adalah memastikan bahwa negara dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi faktanya bisa masih tetap terbelenggu. Itu membutuhkan cara-cara baru di mana masyarakat diberdayakan untuk memantau dan mengendalikan negara dan elit.

Jadi diagnosis intervensi negara menguntungkan tidak hanya tentang trade-off ekonomi, tetapi juga tentang implikasi politik intervensi. Ini bukan hanya tentang kapasitas negara, tetapi tentang siapa yang mengontrol dan memantau kapasitas itu dan bagaimana kapasitas itu akan digunakan. Dalam hal ini, inovasi kelembagaan yang nyata misalnya di Swedia, dan kemudian di negara-negara Skandinavia lainnya, tidak hanya menciptakan negara yang lebih intervensionis, redistributif, tetapi melakukannya di bawah naungan koalisi termasuk bisnis dan sebagian besar pekerja yang terorganisir sebagai serikat kerja yang memberlakukan kontrol yang ketat pada negara.

Ada tiga pelajaran penting lainnya dari pengalaman Swedia untuk memahami keseimbangan antara negara dan pasar. Ketika kondisi memerlukan tanggung jawab baru bagi negara, ekspansi ini harus disertai dengan cara-cara baru bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, memantau negara dan birokrat.

Kedua, bahwa beberapa aspek ekonomi yang tampaknya tidak efisien mungkin memiliki peran sosial yang bermanfaat. Salah satu aspek tersebut adalah serikat pekerja itu sendiri, yang sering dipandang dengan kecurigaan besar, karena salah satu tujuan utama mereka adalah untuk mendorong upah yang lebih tinggi bagi anggota mereka.

Ketiga adalah tentang bentuk intervensi pemerintah. Di sini kita menyimpang lebih tajam dari jawaban buku teks di bidang ekonomi. Mereka berpendapat bahwa selalu lebih baik untuk menahan diri dari campur tangan terhadap harga pasar, dan jika pemerintah ingin menciptakan pembagian pendapatan yang lebih adil, maka ia harus membiarkan pasar bekerja dan menggunakan pajak redistributif untuk bergerak menuju distribusi yang diinginkan. Tetapi cara berpikir ini keliru karena memisahkan ekonomi dari politik.

Catatan: Judul asli tulisan Normal Baru: tak bisa tidur tanpa kekerasan atau bom, tulisan pertama kali dipublikasikan di Facebook Hariadi Kartodihardjo pada 20/06/2020, direpost di Clakclik.com atas ijin penulisnya.