Pertengahan Juni 2020 ini, media online dan grup-grup media sosial di Kabupaten Pati kembali gencar menyoal sejumlah tempat karaoke yang tidak tutup dimasa pandemi Covid-19, mulai dibukanya kembali tempat-tempat karaoke yang beberapa waktu lalu sempat tutup dan ‘barangkali kejutan atau pura-pura terkejut’ saat menegetahui bahwa lokasi prostitusi 'LI' (baca: el-ii) selama ini tidak jeda operasi.
Editorial | Clakclik.com | 19 Juni 2020
Semua itu oleh sejumlah kalangan dipertentangkan dengan misalnya; kegiatan ditempat ibadah umum yang dibatasi, pondok pesantren, madrasah dan sekolah yang diliburkan, acara-acara keagamaan yang membuat kerumunan dilarang, kenduri, pesta pernikahan dan aneka kegiatan sosial yang mengakibatkan kerumunan, semua dilarang oleh pemerintah dalam usaha mencegah penularan Covid-19.
Jika dicermati, dalam konteks pembicaraan di media sosial maupun pemberitaan di media massa lokal (online terutama), actor penggunjing masalah ini sejak dulu kala (sebelum masa pandemi) hingga saat ini tidak pernah berubah; yakni sejumlah tokoh masyarakat, pimpinan ormas, dan aktivis keagamaan terutama Agama Islam, sesekali sejumlah aktor politik nimbrung.
Namun demikian, biasanya semua berakhir hanya dalam batas pergunjingan. Paling puncak sejumlah tokoh beraudiensi, mengadu pada pihak berwenang lalu ditindaklanjuti dengan aksi-aksi kecil oleh pihak berwenang dengan sejumlah razia dan lain-lain. Beberapa bulan berikutnya situasi akan menjadi ‘normal kembali’. Jadi, kalau pemerintah saat ini dalam menangani Covid-19 akan dan telah bersiap menghadapi ‘new normal’ para pelaku usaha sektor hiburan karaoke dan prostitusi ini adalah pihak yang paling siap beradaptasi; sudah biasa mengalami guncangan, tekanan, ‘off sementara’, pintu depan ditutup pintu belakang ‘menganga’, dan kemudian kembali normal alias memasuki kenormalan baru.
Dugaan-dugaan dan gosip yang selalu mengalir dalam menyikapi kasus seperti itu selalu tunggal: ada pihak yang membackup, ada beking, ada orang dikalangan birokrasi dan penegak hukum yang terlibat sehingga para pengusaha dan pelaku ‘maksiat’ itu lenggang kangkong dan kebal hukum. Tak pernah ada analisa kritis structural, tidak juga bicara soal political will yang lemah. Entah karena tidak sanggup mikir sampai kesitu atau karena ada sumbatan untuk melakukan analisa sampai kesitu. Atau sia-sia menganalisa sampai kesitu karena meskipun bisa menganalisa, namun tak sanggup mengatakannya.
Flayer promosi (buka kembali) salah satu tempat karaoke di sebuah hotel di Kota Pati /foto: WAG FORKO MASY ANTI PEKAT
Analisa kecil yang bisa membantu mengurai persoalan ini sebenarnya sederhana. Kita bisa menggunakan metode analisa sosial (Ansos) dasar seperti why tree (pohon masalah) atau diagram venn (bagan kelembagaan).
Analisa pohon masalah bisa membantu kita menemukan apa akar masalahnya sehingga keberadaan bisnis karaoke dan prostitusi di Kabupaten Pati seakan tak ada matinya, tak tersentuh penegakan hukum bahkan disaat pandemi Covid-19 dan aneka pembatasan sosisal diberlakukan. Sedangkan analisa bagan kelembagaan bisa digunakan untuk mengukur relasi antar lembaga terkait misalnya, siapa, punya tanggungjawab apa dan melakukan apa saat menyikapi situasi itu.
Dari dua metode analisis sederhana (setara mahasiswa semester III) ini, kita akan bisa menemukan akar masalah dan siapa, (harusnya) bertanggungjawab apa dan apa yang diabaikannya. Dari situ, masukan dan usulan solusi akan bisa disiapkan secara sistematis, logis, akademis. Karena persoalan kemaksiatan tidak hanya bisa disikapi dengan pendekatan spiritual-religius. Apalagi gunjingan-gunjingan di grup-grup media sosial; sungguh kita telah menyia-nyiakan waktu dan berlaku boros pada paket internet.
Mungkin saja, penegakan hukum dan kepemimpinan yang lemah adalah akar masalah. Wallahu'alam!
