Clakclik.com, 31 Mei 2025--Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga (K/L) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 1.157,77 triliun.
Baca juga: https://www.clakclik.com/inspirasi/2400-flawed-democracy-partisipasi-warga-dan-ruang-berekspresi
Baca juga: https://www.clakclik.com/inspirasi/2397-cerita-kardono-dari-uruguay
Ada 98 K/L yang akan melaksanakan kebijakan belanja pada tahun anggaran 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi K/L yang mendapatkan anggaran paling besar, yaitu Rp 217,86 triliun. Data ini tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026.
Pagu indikatif belanja BGN didominasi untuk pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program pemenuhan gizi nasional memperoleh jatah anggaran sebesar Rp 210,4 triliun, sedangkan Rp 7,45 triliun sisanya untuk dukungan manajemen.
Di urutan kedua, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan pagu indikatif belanja sebesar Rp 167,4 triliun. Anggaran itu diantaranya akan digunakan untuk program modernisasi alat sistem persenjataan (alutsista), non-alutsista, serta sarana dan prasarana (sarpras) pertahanan sebesar Rp 71,91 triliun.
Untuk urutan ketiga adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pagu indikatif belanja pada 2026 Polri sebesar Rp 109,67 triliun. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 71,63 triliun.
Berikut 10 K/L dengan anggaran terbesar 2026 beserta rincian programnya:
1. BGN - Rp 217,86 Triliun
Program pemenuhan gizi nasional: Rp 210,4 triliun.
Program dukungan manajemen: Rp 7,45 triliun.
2. Kemenhan - Rp 167,4 triliun
Program dukungan manajemen: Rp 75,67 triliun.
Program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan: Rp 71,91 triliun.
Program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit: Rp 13,84 triliun.
Program pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI): Rp 3,14 triliun.
Program riset, industri, dan pendidikan tinggi pertahanan: Rp 2,49 triliun.
Program pembinaan sumber daya pertahanan: Rp 293,1 miliar.
Program kebijakan dan regulasi pertahanan: Rp 24,7 miliar.
3. Polri - Rp 109,67 triliun
Program dukungan manajemen: Rp 71,63 triliun.
Program modernisasi alat material khusus (almatsus) dan sarana prasarana Polri: Rp 17,73 triliun.
Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat: Rp 14,78 triliun.
Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana: Rp 3,57 triliun.
Program profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri: Rp 1,92 triliun.
4. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) - Rp 104,35 Triliun
Program pelayanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Rp 87,85 triliun.
Program dukungan manajemen: Rp 7,54 triliun.
Program pencegahan dan pengendalian penyakit: Rp 3,21 triliun.
Program pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 3,1 triliun.
Program kesehatan masyarakat: Rp 2,37 triliun.
Program kebijakan pembangunan kesehatan: Rp 257,5 miliar.
5. Kementerian Sosial (Kemensos) - Rp 76,04 Triliun.
Program Perlindungan Sosial (Perlinsos): Rp 75,27 triliun.
Program dukungan manajemen: Rp 768,5 miliar.
6. Kementerian Agama (Kemenag) - Rp 75,21 Triliun
Program dukungan manajemen: Rp 43,14 triliun.
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun: Rp 14,7 triliun.
Program kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 8,05 triliun.
Program pendidikan tinggi: Rp 8 triliun.
Program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama: Rp 1,29 triliun.
7. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) - Rp 70,86 Triliun.
Program infrastruktur konektivitas: Rp 29,84 triliun.
Program ketahanan sumber daya air: Rp 18,83 triliun.
Program prasarana strategis: Rp 13,43 triliun.
Program dukungan manajemen: Rp 5,46 triliun.
Program perumahan dan kawasan permukiman: Rp 3,26 triliun.
Program pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 11,2 miliar.
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) - Rp 55,45 Triliun
Program pendidikan tinggi: Rp 39,02 triliun.
Program dukungan manajemen: Rp 15,42 triliun.
Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi: Rp 1 triliun.
9. Kemenkeu - Rp 47,13 Triliun
Program dukungan manajemen: Rp 45,48 triliun.
Program pengelolaan penerimaan negara: Rp 1,46 triliun.
Program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko: Rp 186,5 miliar.
Program kebijakan fiskal.
Program pengelolaan belanja negara.
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) - Rp 33,65 Triliun
Program Wajib Belajar 13 Tahun: Rp 19,17 triliun.
Program kualitas pengajaran dan pembelajaran: Rp 11,7 triliun.
Program dukungan manajemen: Rp 2,76 triliun.
Program pendidikan dan pelatihan vokasi: Rp 4,7 miliar.
Program pembangunan kebahasaan dan kesastraan. (c-hu)
