Clakclik.com, 10 Maret 2025--Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk memasukkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia dalam tim Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 terus menuai kritik. Kali ini, kritik meluncur dari anggota DPR Partai Golkar, Firman Soebagyo.
”Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Firman, Sabtu (8/3/2025).
Tim organisasi Operation Management Office Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dibentuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Tim itu bertujuan untuk mengondisikan pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim pada tahun 2030.
Menurut Firman, anggota tim semestinya sosok-sosok yang berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup. Tidak bisa sekadar menempatkan kader-kader partai. Lebih-lebih jika mereka tidak memiliki latar belakang dan kapasitas yang jelas terkait jalannya roda organisasi.
Firman menilai, aksi Raja Juli menyesatkan. Sebab, posisi aparatur sipil negara (ASN) seperti dilemahkan. Penempatan figur pengisi jabatan tidak menggunakan sistem meritokrasi. Sebaliknya, Raja Juli lebih memilih kader-kader PSI, yang juga menjadi partai tempatnya bernaung.
”Seharusnya ASN memiliki kesempatan, tetapi jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional. Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di pemerintahan akhir-akhir ini,” kata Firman.
Oleh karena itu, Firman berharap, Presiden Prabowo bisa memberikan perhatian pada masalah itu. Hendaknya kasus serupa tidak dipandang sebagai suatu hal biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan.
”Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” ucap Firman.
Apalagi, gaji bulanan yang akan diperoleh tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 terhitung besar sesuai yang tertera pada SK Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025. Masing-masing besaran upah itu antara lain penanggung jawab Rp 50 juta, wakil penanggung jawab Rp 40 juta, dewan penasihat ahli Rp 25 juta, ketua pelaksana Rp 30 juta, ketua harian I dan II Rp 30 juta, sekretaris Rp 30 juta, ketua bidang Rp 30 juta, anggota Rp 20 juta, dan staf Rp 8 juta.
Dari total 43 orang bagian tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, sebanyak lima orang merupakan kader PSI. Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman mendapatkan jabatan tertinggi, yakni Dewan Penasihat Ahli. Kader-kader lainnya, seperti Kokok Dirgantoro, Sigit Widodo, Yus Ariyanto, Suci Mayang Sari, menduduki jabatan anggota pada berbagai bidang dalam organisasi tersebut. (c-hu)
