Situs https://covid19.patikab.go.id/v2/ yang merupakan situs resmi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Pati, Jawa Tengah per 7 Mei 2020 sore merilis jumlah pemudik warga Kabupaten Pati sejumlah 20.091 orang.
Editorial | Clakclik.com | 8 Mei 2020
Selain kontras dengan video kampanye “Ojo Mudik” yang diparakarsai ‘Paguyuban Jawa Tegah’ yang melibatkan Bupati Pati Haryanto (setelah 20.091 orang warganya sudah mudik baru kampanye ojo mudik), data 20.091 orang ini tidak bisa hanya dianggap sebagai cacah jiwo dan angka saja, karena 20.091 itu adalah jumlah manusia.
Memahami data 20.091 pemudik dalam konteks pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama dua bulan lebih dan berdampak pada segala sector kehidupan, maka data 20.091 warga Pati yang sudah mudik di kampung halaman itu minimal perlu dibaca sebagai berikut:
Pertama, soal peluang penularan Covid-19 dan pengendaliannya
Para ahli mengingatkan bahwa jika sampai penularan Covid-19 terjadi di perdesaan dengan pemahaman dan fasilitas Kesehatan yang minim, maka peluang klaster baru penularan Covid-19 tidak terhindarkan.
Meskipun di desa-desa sudah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, seperti yang diungkapkan pihak DPRD Pati beberapa saat lalu, bahwa Satgas di desa-desa kurang berjalan maksimal; ada yang serius, ada yang adem-adem saja.
Mengapresiasi Satgas Covid-19 tingkat desa sangat penting. Seorang perangkan desa di salah satu desa di Pati Selatan beberapa waktu lalu mengunggah aktivitasnya di akun facebook pribadinya saat ia dan Satgas desa-nya menerima kepulangan pemudik sekitar jam 24.30 WIB. Ia juga mengaku bahwa Satgas di desanya bertugas 24 jam.
Namun demikian, apa yang dilakukan Satgas desa tidaklah cukup untuk sebuah program pencegahan wabah Covid-19. Toh Satgas tidak memiliki kelengkapan yang memadai untuk mengetahui kondisi pemudik. Bahkan Satgas berpeluang tertular Covid-19 jika ternyata diantara pemudik ada yang positif Covid-19.
Anggota Satgas di desa justru bisa jadi merupakan salah satu kelompok rentan tertular Covid-19.
Kedua soal Jaring Pengaman Sosial
20.091 orang pemudik itu, sekali lagi bukan hanya sekedar cacah jiwo. Mereka adalah orang-orang yang pulang meninggalkan pekerjaan di tanah rantau dengan aneka ragam kondisi. Ada yang pulang karena dalam situasi pekerjaannya normal, ada yang pulang karena sudah tidak ada pekerjaan di tanah rantau, ada juga yang pulang karena di PKH dari perusahaan akibat pandemi Covid-19.
Keragaman kondisi kepulangan 20.091 warga di kampungnya itu harus dipahami dengan baik untuk penyiapan program Tanggap Darurat Bencana Covid-19 seperti yang telah dicanangkan secara nasional.
Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan program-program bantuan lainnya harus menyasar para pemudik dengan sebelumnya memilah data kondisi mereka saat kembali di kampung halamannya.
Menyusun data itu tentu sulit, namum hanya mendata jumlah pemudik tanpa melakukan respon apapun itu langkah bodoh.
Ketiga soal dampak ikutan lain
Para perantau itu biasanya mudik ke kampung halaman hanya untuk berlibur dan melepas kangen kepada keluarga dalam momentum Idul Fitri; merayakan kebahagiaan bersama keluarga dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian kembali ke tempat kerja lagi.
Jika kenyataannya mereka mudik karena kehilangan pekerjaan; tempat kerjanya tutup atau kena PHK perusahaan dimana ia bekerja, maka ceritanya akan berubah. Mereka berarti tinggal di rumah dengan tidak bahagia dan bermasalah secara ekonomi.
Akumulasi jumlah orang yang bermasalah secara ekonomi dan kesemprawutan respon program Jaring Pengaman Sosial di desa berpeluang berdampak buruk.
Kekhawatiran Bupati Pati; Haryanto soal peluang gesekan sosial bisa saja benar-benar terjadi. Selain itu, hal yang berpeluang terjadi adalah meningkatnya kriminalitas di desa-desa.
Oleh karena itu, data 20.091 jiwa pemudik warga Kabuaten Pati tidak bisa hanya dipampang di website dan (mungkin) akan diupdate dengan jumlah yang terus bertambah, tapi harus disikapi sebagai data kepulangan manusia di desa masing-masing dengan dinamika dan kondisi yang beraneka.
Pemerintah Kabupaten Pati dari tingkat pendopo kabupaten hingga desa mengemban tanggung jawab untuk mengurus situasi itu.
