Sebanyak 23 narapidana korupsi telah dibebaskan secara bersyarat oleh pemerintah pada Selasa, 6 September 2022.
Editorial | Clakclik.com | 10 Nopember 2022
Nama-nama besar narapidana (napi) korupsi yang ikut bebas bersyarat antara lain jaksa Pinangki Sirna Malasari, bekas hakim konstitusi Patrialis Akbar, bekas Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali.
Namun, di antara nama-nama itu, perlakuan terhadap Pinangki istimewa. Pinangki adalah jaksa perantara yang menemui terpidana korupsi Joko S Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia berperan sebagai ”perantara” kasus Joko Tjandra. Ia sempat menyinggung sejumlah nama petinggi hukum negeri. Ia juga terbukti menerima 500.000 dollar AS.
Pinangki divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pertama, dikurangi menjadi 4 tahun penjara oleh hakim banding. Ia mendapatkan remisi. Pinangki hanya menjalani hukuman penjara 1 tahun 1 bulan. Perlakuan terhadap Pinangki luar biasa! Koruptor perlu belajar kepadanya.
Bebasnya jaksa Pinangki dan sejumlah napi korupsi lain menyakitkan rakyat. Di tengah beratnya beban rakyat, karena kenaikan harga bahan bakar minyak, justru koruptor menikmati kebebasannya.
Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan, Rika Aprianti, mengatakan, pembebasan bersyarat 23 napi korupsi itu sesuai dengan peraturan pemerintah.
Namun, kita memandang sesuatu yang normatif belum tentu punya landasan moral. Kita berharap ini bukan tanda awal mengarah pada kebangkrutan moral.
Penegak hukum didera masalah. Beban rakyat berat. Situasi kebatinan publik diguncang dengan bebasnya koruptor meski bersyarat.
Pelonggaran remisi koruptor memberikan tempat istimewa bagi koruptor. Bahkan, napi korupsi juga tidak dilarang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024. Aturan Komisi Pemilihan Umum yang pernah melarang bekas koruptor menjadi calon anggota legislatif dibatalkan MA.
Bangsa ini seperti tak berdaya melawan korupsi. Awan kegelapan menggelayut dan napi korupsi sedang berpesta.
