Oleh: Akhmad Sahal | Kandidat PhD, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Pengurus Cabang Istimewa NU Amerika
Kemunculan film “Jejak Khilafah di Nusantara” adalah salah satu bukti mutakhir betapa propaganda khilafah masih berjalan terus di negeri ini.
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang secara resmi sudah dibubarkan pemerintahan Jokowi, tapi tanpa disertai sanksi dan ancaman hukuman terhadap mereka yang melanggar keputusan tersebut. Sehingga, ketika para mantan aktivis HTI atau simpatisannya dengan leluasa memanfaatkan kanal-kanal publik mengkampenyakan khilafah dan mencap NKRI sebagai thoghut dan kafir, ketika ada sekelompok orang yang memakai bendera dan atribut-atribut pro khilafah, aparat penegak hukum pun lembek, seperti tak berdaya.
Padahal, pelarangan terhadap HTI harusnya disertai dengan sanksi dan hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Kalau tidak, propaganda semacam ini berjalan terus dan membesar, sampai tercapai tujuan utama mereka, yakni merebut kekuasan demi tegaknya khilafah.
Terbukti dengan hadirnya film Jejak Khilafah. Film ini mau mengesankan bahwa kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah punya jejak di Nusantara, Tujuannya untuk menegaskan bahwa khilafah punya akar historis di Indonesia. Ini jelas pelintiran sejarah yang mengada-ngada.
Kenapa propaganda itu tetap berlangsung, padahal HTI sudah dibubarkan? Pendukung khilafah dengan cerdik mengatasnamakan kampanyenya sebagai dakwah dan pengajian. Kalau pemerintahan Jokowi melarangnya, langsung dicap sebagai anti dakwah dan anti pengajian, dicap anti Islam.
Pendukung khilafah juga dengan lihai memanfaatkan fasilitas demokrasi berupa kebebasan berekspresi, dengan dalih mereka hanyalah berwacana tentang khilafah.
Bukankah dalam demokrasi, ide tidak boleh dikriminalisasi, termasuk ide-ide yang menentang demokrasi. Kalau begitu boleh dong berwacana tentang khilafah. Begitu kilah dan dalih kaum khilafah. Selain itu, banyak orang terkecoh dan tersihir dengan demo dan pawai kaum khilafah yang dari segi lahiriah tertib, bersih dari sampah, dan santun. Seakan gerakan khilafah adalah gerakan damai.
Tapi di situlah persisnya jebakan dan manuver pendukung khilafah. Berlindung di balik baju dakwah dan kebebasan berekspresi untuk memuluskan kampanye dan propaganda khilafah.
Padahal kalau kita jeli, propaganda khilafah itu bukanlah dakwah. Bukan pula semata-mata diskusi ide. Melainkan penggalangan dan pembentukan kekuatan. Meminjam istilah dari Bung Karno, Machtsvorming dan Machtsaanwending (penggalangan dan penyusunan kekuatan) Ini bukan lagi hanya diskusi ide, tapi sudah berupa gerakan politik. Inilah yang sejatinya menjadi watak dari propaganda pendukung khilafah.
Penggalangan kekuatan untuk apa?
Kita harus mengajukan pertanyaan ini: bagaimana caranya pendukung khilafah mau menegakkan khilafah di Indonesia?
Mereka jelas tidak mau ikut pemilu. Bagi mereka, pemilu dan demokrasi adalah sistem yang haram, karena mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat, padahal kedaulatan itu mutlak milik Allah. Cara melalui parlemen juga ditolak oleh mereka, karena parlemen melahirkan hukum buatan manusia, bukan hukum Allah.
Kalau cara-cara demokratis dan konstitusional diharamkan, lalu cara apa yang mereka gunakan? Revolusi melalui people power? Tidak juga. Karena dalam sejarah khilafah, tidak pernah ada yang namanya people power. Jangankan people power, people saja tidak pernah punya power dalam sistem khilafah!
Lalu dengan cara apa?
Ketahuilah. Ada satu doktrin inti Hizbut Tahrir di seluruh dunia yang jarang diangkat dalam perbincangan publik, padahal itu doktrin sentral meraka. Yakni doktrin thalabun nushrah. Arti harfiahnya, upaya mencari pertolongan. Itulah doktrin tentang cara merebut kekuasan yang ada dengan menggantinya menjadi sistem khilafah. Dengan berbagai cara, termasuk melalui kudeta militer.
Menurut Ayik Heriansyah, mantan ketua DPD HTI Bangka Belitung yang sekarang menjadi pengurus Lembaga Dakwah PWNU Jawa Barat, doktrin thalabun nushrah masih kuat dipegang oleh eks aktivis HTI sampai saat ini.
Orang-orang Hizbut Tahrir bisa saja ngeles dengan bilang bahwa thalabun nushrah itu sekedar aktivitas politik, bukan kudeta militer (al-inqilab al-‘askari).
Ngeles semacam ini gampang dibantah. Thalabun nusrah sejatinya merupakan gabungan antara aktivitas politik dan militer sekaligus, dengan tujuan merebut kekuasan.
Aktivitas politik dilakukan oleh pengurus dan anggota partai, para tutor politik, serta para juru propagandanya. Tugasnya menkondisikan agar masyarakat bersikap antipati terhadap negara Pancasila, menyerap ide-ide khilafah, dan akhirnya mendukung gerakan khilafah. Inilah aktivitas yang kelihatan di permukaan.
Namun berbarengan dengan itu, ada aktivitas Hizbut Tahrir yang dilakukan dalam senyap. Dirancang dilakukan oleh semacam satuan khusus atau kelompok inti mereka yang bertujuan merekrut dan menjalin aliansi dengan pemegang kekuasaan dan kekuatan, yang mereka istilahkan sebagai ahlul quwwah, seperti militer, polisi, pemilik modal dan lain-lain.
Kalau pengkondisian di masyarakat yang dilakukan di ranah politik dianggap sudah siap, perwira militer dan kepolisian yang sudah terindoktrinasi dengan ideologi khilafah kemudian bergerak mengambil alih kekuasaan. Manakala yang terpapar ideologi khilafah di kalangan militer dan polisi sudah tampil sebagai kekuatan yang dominan, maka peralihan kekuasan bisa berlangsung secara smooth, semacam penyerahan kekuasan yang tanpa pertumpahan darah. Dan setelah itu, sistem khilafah tampil sebagai pemenang.
Tapi dalam kenyataannya, jarang pengambilan kekuasan berlangsung secara mulus. Dan kalau scenario merebut kekuasaan semacam itu tak bisa dieksekusi, maka yang ditempuh oleh Hizbut Tahrir adalah kudeta militer.
Di sini penting dicatat, kudeta adalah salah satu uslub (cara) yang dihalalkan pendukung khilafah, dan itu bukannya tak pernah mereka lakukan. Pada beberapa dekade lalu, Hizbut Tahrir beberapa kali mencoba cara kudeta militer di sejumlah negara di Timur Tengah dan Asia Tengah, meskipun akhirnya gagal.
Di sinilah letak poin saya, propaganda khilafah bukanlah semata-mata berada di ranah ide dan pemikiran yang harus dilindungi atas nama demokrasi. Itu adalah bagian dari gerakan politik mereka untuk meruntuhkan sistem demokrasi.
Propaganda tersebut dilakukan untuk menyiapkan suasana yang kondusif bagi keberhasilan thalabun nushrah. Mereka melakukannya melalui berbagai cara. Bisa melalui pembinaan dan pengkaderan di kalangan internal mereka sendiri, atau kampanye publik dalam bentuk seminar, pengajian, rapat akbar, aksi turun ke jalan, dan sebagainya. Juga dengan cara membuat beragam penyebaran ideologi khilafah online maupun offline. Atau dengan memviralkan narasi-narasi yang mendukung khilafah dan mendiskreditkan pemerintah.
Dengan begitu, pelan-pelan diharapkan muncul arus kesadaran umum di masyarakat tentang betapa sesatnya NKRI, dank arena itu wajib diganti dengan sistem khilafah.
Jadi, omong kosong kalau gerakan khilafah adalah gerakan dakwah, karena yang mereka lakukan adalah upaya sistematis, masif, dan terstruktur untuk merebut kekuasaan demi menegakkan negara khilafah di negeri ini.
Omong kosong juga kalau gerakan khilafah adalah gerakan damai. Karena dalam doktrin mereka, pengambilan kekuasaan tersebut justru bukan dengan cara demokrasi yang damai, misal melalui pemilu. Tapi melalui penerapan dokrtin thalabun nushrah untuk merebut kekuasaan, salah satu caranya adalah ya itu, kudeta.
Kalau sekarang, upaya merebut kekuasaan itu belum terjadi, karena pendukung khilafah belum punya kekuatan yang cukup untuk melakukannya.
*) Artikel ini dicopy utuh dari www.geotimes.co.id untuk kepentingan edukasi masyarakat.
