Pati, Clakclik.com—Meskipun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa wilayah Propinsi Jawa Tengah masih belum siap untuk penerapan ‘new normal’, namun gubernur mempersilahkan daerah untuk mengambil inisiatif jika syarat-syarat ‘new normal’ terpenuhi. Diantaranya adalah daerah harus nol kasus Covid-19.
Baca juga: https://www.clakclik.com/identitas/35-komunitas/1130-pkb-pati-berbagi-ke-kiai-kampung-guru-ngaji
Di Kabupaten Pati, wacana ‘new normal’ sudah mulai disinggung Wakil Bupati Syaiful Arifin pada acara halal bi halal virtual yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Rabu (27/5/2020).
Merespon wacana itu, DPC PKB Pati berharap agar Pemkab Pati memperhatikan keberadaan pesantren saat hendak menerapkan ‘new normal’.
Ketua DPC PKB Pati, Muhammadun mengatakan bahwa ratusan pesantren yang ada di Kabupaten Pati dan menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati sangat penting untuk diperhatikan keberadaannya pada saat Pemkab Pati hendak menerapkan ‘new normal’.
"Keberadaan pesantren di Kabupaten Pati telah menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan masyarakat Pati. Saya meminta pada pemerintah agar memperhatikan pesantren ditengah wabah Covid-19 ini. Jika Pemkab akan menerapkan ‘new normal’, saya berharap tidak mengabaikan kondisi pesantren,” kata Muhammadun, Jum’at (29/5/2020).
Secara umum Muhammadun yang juga wakil ketua DPRD Pati ini mengingatkan Pemkab Pati bahwa saat menerapkan ‘new normal’, sector pendidikan harus diperhatikan. Apalagi tidak lama lagi dunia pendidikan akan memasuki tahun ajaran baru sehingga semua harus dipersiapkan dengan baik.
Persiapan tersebut tidak hanya soal sarana dan prasarana tapi juga dalam hal anggaran. Muhammadun meminta supaya pemerintah bisa mempersiapkannya dengan matang agar tidak ada permasalahan ke depannya.
“Memasuki tahun ajaran baru, pesantren juga harus bersiap dan juga didukung kesiapannya oleh pemerintah untuk penerapan `new normal`; baik soal anggaran maupun sarana dan prasarana,” pungkas Muhammadun. (c-hu)