GMBI: Tidak Tepat Rencana Pembelian Alat Deteksi Banjir Di Pati

Rakerdis GMBI Pati, Minggu (26/1/2020) / GMBI for Clakclik.com

Komunitas
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pati, Clakclik.com—Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati yang juga ketua DPC Partai Demokrat Pati, Joni Kurnianto, ST menyampaikan bahwa pihaknya mengusulkan pembelian alat deteksi banjir. Alat tersebut akan dipasang di lokasi-lokasi yang selama ini menjadi langganan banjir di wilayah Kabupaten Pati.

Rencana tersebut menjadi salah satu point pembicaraan dan dipersoalkan oleh GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) saat mereka melakukan Rakerdis (Rapat Kerja Distrik) di Desa Cengkalsewu, Minggu (26/1/2020).

Menurut GMBI alat deteksi banjir tidak cocok digunakan untuk wilayah Kabupaten Pati. “Di lokasi-lokasi langganan banjir, dengan kearifan lokal warga sudah bisa mendeteksi. Apalagi dibanyak tempat kita melihat banyak alat deteksi banjir tidak berfungsi. Jadi  jika alat tersebut dibeli dan dipasang akan berpeluang sia-sia tidak terpakai dan pemborosan anggaran,” Fery Srihartono, Ketua GMBI.

Lebih lanjut, GMBI juga mengatakan bahwa saat ini karakter dan sebaran banjir yang ada di Kabupaten Pati juga sudah berubah. Hal ini menurut GMBI terkait dengan semakin rusaknya lingkungan di Pati juga terkait dengan perubahan iklim.

“Dulu banjir menggenang berbulan-bulan, air naik perlahan-lahan. Terutama di wilayah Sungai Juwana. Sekarang rata-rata banjir bandang. Kejadiannya sporadic dan titik lokasinya menyebar hamper diseluruh wilayah di Pati. Justru yang penting dilakukan saat ini adalah kajian banjir sekaligus membangun konsep mitigasi bencana yang baik, bukan beli alat deteksi banjir,” Kata Suyitno, Divisi Litagasi GMBI.

Oleh karena itu, GMBI meminta agar pihak DPRD Pati tidak menganggarkan pembelian alat deteksi banjir saat ini. GMBI mengusulkan agar program rehabilitasi lingkungan dan mitigasi bencana dikedepankan.

“Kawasan Kendeng dan Muria perlu dibenahi. Masyarakat perlu di edukasi soal ancaman banjir dan perilaku-perilaku yang berpeluang menyebabkan banjir. Bencana memang tidak bisa ditolak, namun bisa dikurangi risikonya. Tugas pemerintah membantu masyarakat mengurangi risiko melalui mitigasi dan kesiapsiagaan,” Pungkas Suyitno. (c-hu)