Pati, Clakclik.com—Meskipun ragam sarana informasi dan komunikasi telah tersedia dan canggih yang memungkinkan orang melihat dan berkomunikasi dari jarak jauh, kegiatan kunjungan kerja (Kunker) dan studi banding masih menjadi salah satu kegiatan unggulan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.
Terutama dalam setiap proses penyusunan kebijakan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan atau yang lainnya, Kunker dan studi banding merupakan agenda wajib.
Setidaknya, setiap bulan hampir selalu ada agenda kunjungan kerja maupun studi banding anggota DPRD ke luar daerah.
Dilansir dari laman radarkudus.jawapos.com (5/10/2020) pada bulan Oktober saja, setidaknya badan anggaran (Banggar) dan sejumlah komisi di DPRD Pati mengagendakan kunker ke Jawa Timur, Jawa Barat dan ke sejumlah kabupaten lain di Jawa Tengah.
“Karena studi banding merupakan kebutuhan pokok dari dewan sebagai fungsi tugas pengawasan, kemudian sebagai fungsi pembahasan anggaran, dan sebagai fungsi pembuatan produk hukum daerah tentunya kita sangat membutuhkan pengalaman dari kabupaten lain yang lebih dahulu mempunyai pengalaman dari kita, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin di laman mitrapost.com, Selasa (4/8/2020) lalu.
Meski frekwensi kunker dan studi banding yang dilakukan anggota DPRD Pati cukup banyak, namun selama ini masyarakat tidak pernah ada yang menyoal tentang hasil yang didapatkan para anggota DPRD dari aneka kegiatan kunker dan studi banding tersebut. Padahal dalam satu tahun anggaran, biaya untuk kunker dan studi banding anggota DPRD jumlahnya mencapai ratusan juta hingga miliaran. (c-hu)