Pati, Clakclik.com—Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dalam melakukan penanganan bencana Covid-19 di Kabupaten Pati terus mendapatkan sorotan.
Pasalnya, dalam menangani bencana Covid-19 ini, cara merespon Pemkab seakan mengelola program regular, padahal kerja dalam periode tanggap darurat bencana butuh tanggap, sigap, cepat dan tepat.
Keluhan tentang kinerja Pemkab juga sempat disinggung oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Pihak DPRD menilai upaya Pemkab untuk menangani Covid-19 kurang serius. Bahkan dari hasil sidak yang dilakukan, masih banyak tim penganganan Covid-19 di bawah yang kurang siap.
“Ini hasil sidak dari teman-teman DPRD Kabupaten Pati ketika turun di lapangan masih banyak pos atau satgas di desa ini belum siap sepenuhnya menanganani Covid-19. Ini riil didapatkan teman-teman di lapangan bukan mengada-ada,” ujar Ketua DPRD Pati Ali Badruddin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Kamis (30/4/2020).
Sementara itu, tingginya frekwensi Bupati Haryanto tampil dalam pemberitaan media terkait dengan penanganan bencana Covid-19 dengan minim aksi nyata terutama terkait dengan penanganan dampak sosial-ekonomi warga, membuat warga bertanya-tanya.
“Hampir setiap hari Bupati Haryanto diberitakan media terkait dengan penanganan bencana Covid-19; publikasi data ODP, PDP, hingga pasien positif. Diberitakan juga sering menerima bantuan dari pihak ketiga. Pemkab juga melakukan realokasi anggaran puluhan miliar, tapi kenapa urusan dampak sosial-ekonomi tidak diurus?” keluh Ahmad Sholeh, warga Desa Jimbaran, Kayen.
Sementara itu, Bupati Pati Haryanto seakan hendak menjawab kritik DPRD dan keluhan warga beberapa hari terakhir menyampaikan sejumlah alasan tentang pertimbangan kenapa program-program penanganan bencana Covid-19 berjalan lamban. Diantaranya, Bupati Haryanto mengatakan bahwa hal ini dalam rangka kehati-hatian.
Namun, dalam beberapa wawancara dengan media, pernyataan Bupati Pati Haryanto soal bantuan sosial terkesan sedang menunggu realisasi bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan dana desa.
“Pemkab bisa saja pilih cepatnya dengan langsung menyalurkan, tapi kalau nanti bantuan dari pusat, provinsi, maupun Dana Desa disalurkan belakangan, ternyata ada yang lebih membutuhkan tapi nggak kebagian kan jadi gejolak di masyarakat. Terus Pemkab bisa bantu apa kalau bantuan Pemkab udah terlanjur disalurkan”, kata Bupati Haryanto seperti dikutip laman patinews.com, Kamis (30/4/2020).
Bupati khawatir terjadi gejolak sosial jika bantuan sosial Pemkab disalurkan lebih cepat.
“Udah capek mikir Corona, terkuras juga untuk mengatasi kecemburuan sosial yang pasti dampaknya panjang dan bahkan bisa mengancam keamanan dan ketertiban. Karena ini urusan perut, tak boleh kita sepelekan efek jangka panjangnya”, kilah Bupati Haryanto ditulis laman patinews.com.
Khusus merespon pernyataan Bupati Haryanto soal kecemburuan sosial dan gesekan di masyarakat terkait dengan bantuan sosial dampak bencana Covid-19, Selamet Riyanto, aktivis sosial yang selama ini bergelut mendampingi dan membantu warga miskin membantah hal itu.
“Kok rasanya berlebihan. Kecemburuan pasti ada. Apalagi jika data penerima tidak valid. Sama seperti yang terjadi selama ini pada program PKH, BPNT dan sebagainya. Tapi tidak sampai terjadi gejolak, apalagi mengancam keamanan dan ketertiban. Justru akan terjadi gejolak jika Pemkab tidak segera merealisasikan program bantuan sosial bencana Covid-19 ini. Mosok tiap hari disuguhi janji, warga bisa emosi,” kata Selamet. (c-hu)